SUBSIDI

Tambahan beban bagi sebagian rakyat Indonesia itu masih mungkin ditambah kenaikan harga gas Elpiji tabung ukuran 12 kilogram hingga Rp 31.000, jika usulan PT Pertamina mendapat lampu hijau.
Pahit, memang, tapi pemerintah memang harus berani mengambil tindakan tegas melepaskan sebagian rakyat kita -terutama kelas menengah atas yang selama ini terbelenggu, lebih tepatnya lagi: terlena- oleh berbagai subsidi pemerintah. Sudah tidak elok lagi kalau terus-terusan kita lihat mobil-mobil mewah dengan cuek mengisi BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), padahal di belakangnya ikut mengantre kendaraan umum semacam mikrolet.
Memang, dalam jangka panjang pemerintah perlu merancang ulang (redesain) skema subsidi dari kebijakan subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran (targeted subsidy). Dengan begitu, penyaluran subsidi bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dapat diperkirakan dengan tepat, serta keuangan negara dapat menjadi lebih stabil.
Selama ini kebijakan subsidi harga telah menyebabkan terjadinya distorsi dalam perekonomian dan APBN menjadi rentan terhadap goncangan dari luar. Contoh, pada 2008 lalu, ketika harga minyak mentah dunia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yakni di US$ 147 per barel, APBN kita menjadi berdarah-darah.
Tapi, seharusnya redesain subsidi bukan hanya tertuju kepada subsidi BBM dan listrik, melainkan juga pupuk dan subsidi-subsidi lain. Soalnya, subsidi pupuk, ambil contoh, juga sering salah sasaran. Perbedaan harga antara produk bersubsidi dengan non-subsidi dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan penyaluran. Perusahaan pertanian atau perkebunan besar juga ikut menikmati pupuk bersubsidi. Jadi, enggak salah langkah pemerintah memberlakukan sistem distribusi tertutup pada pupuk bersubsidi, dengan mengarahkan langsung ke para petani.
Dengan redesain subsidi, kelak hanya rakyat yang betul-betul berhak yang bisa dan boleh menikmati subsidi dari pemerintah.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 12 Mei 2010)