Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam
rangka HUT RI ke-71 di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, Selasa (16/8)
lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pencapaian kinerja
selama dua tahun memerintah negeri ini. Misalnya, Program Tol Laut yang
jadi salah satu janjinya kala kampanye pemilihan presiden.
Menurut Jokowi, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, pemerintah juga membangun 47 pelabuhan nonkomersial dan 41 pelabuhan hingga 2019 mendatang. Bukan cuma itu, pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya. Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Lautan adalah masa depan bangsa, Jalesveva Jayamahe, tegas sang Presiden.
Sejauh ini, kapal-kapal besar milik PT Pelni yang membawa logistik dan penumpang mulai buang sauh di pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah terluar dan Timur Indonesia. Misalnya, Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Saumlaki (Maluku), dan Wasior (Papua Barat).
Pemerintah mengklaim, daerah-daerah terluar negara kita sekarang sudah memiliki pasokan bahan baku memadai. Contoh, Kepulauan Anambas dulu pernah sampai tiga bulan tak ada pasokan telur gara-gara cuaca buruk. Kini suplai bahan baku ke Anambas tak lagi tersendat lantaran kapal-kapal yang mengangkutnya lebih besar sehingga bisa menghadapi cuaca jelek. Efek lainnya, harga barang yang turun signifikan dari harga sebelum ada tol laut. Ya, walau ada juga harga barang yang tidak turun sama sekali.
Memang, tol laut bisa menekan harga barang. Selisih harga barang di Jawa dan Papua, misalnya, tidak terlalu jomplang lagi. Tapi, disparitas harga yang enggak terlalu jauh itu hanya terjadi di daerah-daerah pelabuhan utama yang masuk rute tol laut. Harga barang di daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan utama, ya, tetap saja tinggi.
Maklum, infrastruktur darat dari pelabuhan utama menuju daerah pedalaman masih jauh dari kata memadai, bahkan sangat buruk. Ongkos transportasi jadi sangat mahal. Walhasil, harga barang tetap tinggi. Kondisi ini membuat tol laut tidak bisa maksimal. Biar maksimum, pembangunan tol laut harus sejalan dengan "tol darat".
Pemerintah juga perlu menambah fasilitas dan area peti kemas di pelabuhan. Dengan begitu, proses bongkar muat kapal bisa lebih cepat. Jadi, biaya pengiriman barang bisa makin murah. Harga barang pun bisa kian murah. Semoga.
S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 20 Agustus 2016
Menurut Jokowi, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, pemerintah juga membangun 47 pelabuhan nonkomersial dan 41 pelabuhan hingga 2019 mendatang. Bukan cuma itu, pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya. Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Lautan adalah masa depan bangsa, Jalesveva Jayamahe, tegas sang Presiden.
Sejauh ini, kapal-kapal besar milik PT Pelni yang membawa logistik dan penumpang mulai buang sauh di pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah terluar dan Timur Indonesia. Misalnya, Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Saumlaki (Maluku), dan Wasior (Papua Barat).
Pemerintah mengklaim, daerah-daerah terluar negara kita sekarang sudah memiliki pasokan bahan baku memadai. Contoh, Kepulauan Anambas dulu pernah sampai tiga bulan tak ada pasokan telur gara-gara cuaca buruk. Kini suplai bahan baku ke Anambas tak lagi tersendat lantaran kapal-kapal yang mengangkutnya lebih besar sehingga bisa menghadapi cuaca jelek. Efek lainnya, harga barang yang turun signifikan dari harga sebelum ada tol laut. Ya, walau ada juga harga barang yang tidak turun sama sekali.
Memang, tol laut bisa menekan harga barang. Selisih harga barang di Jawa dan Papua, misalnya, tidak terlalu jomplang lagi. Tapi, disparitas harga yang enggak terlalu jauh itu hanya terjadi di daerah-daerah pelabuhan utama yang masuk rute tol laut. Harga barang di daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan utama, ya, tetap saja tinggi.
Maklum, infrastruktur darat dari pelabuhan utama menuju daerah pedalaman masih jauh dari kata memadai, bahkan sangat buruk. Ongkos transportasi jadi sangat mahal. Walhasil, harga barang tetap tinggi. Kondisi ini membuat tol laut tidak bisa maksimal. Biar maksimum, pembangunan tol laut harus sejalan dengan "tol darat".
Pemerintah juga perlu menambah fasilitas dan area peti kemas di pelabuhan. Dengan begitu, proses bongkar muat kapal bisa lebih cepat. Jadi, biaya pengiriman barang bisa makin murah. Harga barang pun bisa kian murah. Semoga.
S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 20 Agustus 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar