Kalau tidak ada gangguan hama dan cuaca, di tahun-tahun mendatang, luas sawah di Indonesia yang bakal panen bertambah 570.000 hektare. Itu berarti, produksi gabah kering giling kering nasional naik 3,75 juta ton atau setara dengan 2 juta ton beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun lalu, luas sawah yang panen di negara kita mencapai 13,24 juta hektare dan menghasilkan 66,41 juta ton gabah kering giling. Rata-rata setiap hektare memproduksi 50.14 ton gabah kering giling.
Tambahan produksi itu berasal dari Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang digalang sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Sriwidjaja, serta Perum Jasa Tirta I dan II masing-masing menyediakan bibit, pupuk, dan pengairan. Lalu, Perum Perhutani, PT Inhutani, dan PT Perkebunan Nusantara menyiapkan lahan, sedang Perum Bulog untuk pengelolaan hasil produksi.
Ya, pemerintah memang tidak bisa terus-terusan berharap pada petani untuk mendongkrak produksi padi. Apalagi, jumlah areal persawahan terus menyusut dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan, misalnya.
Memang, data BPS menunjukkan, produksi gabah terus menanjak. Contoh, tahun 2007, produksi gabah hanya 57,15 juta ton. Di 2008 dan 2009, angkanya naik masing-masing jadi 60,32 juta ton dan 64,39 juta ton. Tapi, kenaikan produksi itu masih belum cukup memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang juga terus bertambah tiap tahun menjadi 237,56 juta jiwa pada 2010.
Alhasil, Bulog terpaksa mendatangkan beras dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand, sebanyak 1,9 juta ton sejak tahun lalu. Sebanyak 1,3 juta ton di antaranya masuk ke Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2011.
Perusahaan pelat merah yang akhirnya mau turun tangan membantu pemerintah untuk mendongkrak produksi padi patut diacungi jempol. Apalagi, kalau gerakan tersebut betul-betul menjadi kenyataan, tak hanya di atas kertas.
Tapi yang perlu dicermati, bisa jadi BUMN mau ikut ambil bagian dalam GP3K, karena mendapat jaminan gabah atau beras mereka bakal ditebus minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Kan yang membeli Bulog langsung.
Nah, mungkin petani akan kembali semangat menanam padi kalau mereka dapat jaminan yang sama. Soalnya, gabah atau beras mereka sering dihargai jauh di bawah HPP, terutama saat panen tiba.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 16 Mei 2011)
Rabu, 18 Mei 2011
MISI PENTING SANG MERPATI
Kabut duka kembali menyelimuti dunia penerbangan Indonesia. Sabtu (7/5) dua pekan lalu, pesawat Merpati Nusantara Airlines jenis MN-60 jatuh dan hancur berkeping-keping di perairan Kaimana, Papua. Seluruh penumpang dan awak kabin yang berjumlah 25 orang tewas. Kecelakaan tragis yang terjadi hanya 500 meter dari Bandara Utarom itu menambah panjang daftar kecelakaan pesawat di Indonesia.
Nasib yang sama tragis juga menimpa perusahaan penerbangan pelat merah ini. Sejak tahun 1970-an hingga kini, saban tahun, Merpati nyaris selalu merugi. Sampai-sampai utang maskapai itu menggunung sampai Rp 1,3 triliun di awal 2000-an, jauh di atas aset mereka yang cuma Rp 800 miliar. Memang, awal tahun 1990-an, Merpati boleh dibilang mencecap masa jaya. Saat itu, Merpati punya 86 pesawat yang juga menerbangi rute internasional. Toh, semua itu tetap tak mampu menyelamatkan perusahaan itu. Hampir tiap tahun terus saja mencetak kerugian.
Kejatuhan Merpati hingga ke tubir kebangkrutan tak lepas dari keputusan berani manajemen lama mengerek status maskapai dengan modal awal Rp 10 juta, dari penerbangan perintis menjadi penerbangan nasional bahkan internasional. Akibatnya, Merpati membeli dan menyewa beragam jenis pesawat termasuk yang menggendong mesin jet yang boros bahan bakar. Perusahaan yang sempat bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1978 ini pun menjadi tidak efisien. Ditambah, jumlah karyawan yang mencapai 2.600 orang menjadi bom waktu di kemudian hari.
Toh, pemerintah tetap mempertahankan mati-matian Merpati yang terus-terusan merugi dan nyaris bangkrut, walau ada opsi melikuidasi maupun memailitkan maskapai ini. Alasannya, Merpati mengemban misi penting sebagai penerbangan perintis. Maklum, Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau serta daerah-daerah terpencil.
Itu sebabnya, pemerintah yang menyuntikkan modal tambahan Rp 350 miliar untuk biaya restrukturisasi di tahun 2007, termasuk ongkos mem-PHK separuh karyawannya atau 1.300 orang, mengembalikan tugas utama Merpati sebagai penerbangan perintis yang tidak banyak dilirik maskapai lainnya. Soalnya, menerbangi rute-rute ke daerah terpencil banyak ruginya ketimbang untungnya.
Saat ini, Merpati menjadi pasien Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) yang terus mendapat asupan modal demi melakoni tugas mahapenting itu. Tak berlebihan memang, lantaran penerbangan perintis juga bisa membangkitkan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Yang juga tak kalah penting, ikut menjaga keutuhan bangsa. Pasalnya, masyarakat di daerah terpencil menjadi tidak merasa dianaktirikan dengan kehadiran Merpati di tempat mereka.
Tapi semestinya, pemerintah juga membantu Merpati dalam pengadaaan pesawat propeler atau baling-baling yang berkualitas. Jangan asal murah supaya dapat banyak kapal terbang. Karena, rute-rute perintis mengandung resiko yang sangat besar, tak jarang harus melintasi daerah pegunungan dengan cuaca yang tak menentu seperti di Papua. Butuh biaya besar memang. Mengutip pernyataan Jusuf Kalla: menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada ongkosnya dan gede.
Cuma, pemerintah juga harus memikirkan untuk mengalihkan sebagian beban Merpati sebagai penerbangan perintis ke maskapai swasta. Saat ini, baru segelintir perusahaan swasta yang mau melayani rute perintis. Pemerintah mesti memberikan insentif bagi maskapai swasta yang mau membuka rute perintis. Misalnya, pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu (tax holiday).
(S.S. Kurniawan, Tajuk Mingguan KONTAN, Minggu Ketiga Mei 2011)
Nasib yang sama tragis juga menimpa perusahaan penerbangan pelat merah ini. Sejak tahun 1970-an hingga kini, saban tahun, Merpati nyaris selalu merugi. Sampai-sampai utang maskapai itu menggunung sampai Rp 1,3 triliun di awal 2000-an, jauh di atas aset mereka yang cuma Rp 800 miliar. Memang, awal tahun 1990-an, Merpati boleh dibilang mencecap masa jaya. Saat itu, Merpati punya 86 pesawat yang juga menerbangi rute internasional. Toh, semua itu tetap tak mampu menyelamatkan perusahaan itu. Hampir tiap tahun terus saja mencetak kerugian.
Kejatuhan Merpati hingga ke tubir kebangkrutan tak lepas dari keputusan berani manajemen lama mengerek status maskapai dengan modal awal Rp 10 juta, dari penerbangan perintis menjadi penerbangan nasional bahkan internasional. Akibatnya, Merpati membeli dan menyewa beragam jenis pesawat termasuk yang menggendong mesin jet yang boros bahan bakar. Perusahaan yang sempat bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1978 ini pun menjadi tidak efisien. Ditambah, jumlah karyawan yang mencapai 2.600 orang menjadi bom waktu di kemudian hari.
Toh, pemerintah tetap mempertahankan mati-matian Merpati yang terus-terusan merugi dan nyaris bangkrut, walau ada opsi melikuidasi maupun memailitkan maskapai ini. Alasannya, Merpati mengemban misi penting sebagai penerbangan perintis. Maklum, Indonesia sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau serta daerah-daerah terpencil.
Itu sebabnya, pemerintah yang menyuntikkan modal tambahan Rp 350 miliar untuk biaya restrukturisasi di tahun 2007, termasuk ongkos mem-PHK separuh karyawannya atau 1.300 orang, mengembalikan tugas utama Merpati sebagai penerbangan perintis yang tidak banyak dilirik maskapai lainnya. Soalnya, menerbangi rute-rute ke daerah terpencil banyak ruginya ketimbang untungnya.
Saat ini, Merpati menjadi pasien Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) yang terus mendapat asupan modal demi melakoni tugas mahapenting itu. Tak berlebihan memang, lantaran penerbangan perintis juga bisa membangkitkan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Yang juga tak kalah penting, ikut menjaga keutuhan bangsa. Pasalnya, masyarakat di daerah terpencil menjadi tidak merasa dianaktirikan dengan kehadiran Merpati di tempat mereka.
Tapi semestinya, pemerintah juga membantu Merpati dalam pengadaaan pesawat propeler atau baling-baling yang berkualitas. Jangan asal murah supaya dapat banyak kapal terbang. Karena, rute-rute perintis mengandung resiko yang sangat besar, tak jarang harus melintasi daerah pegunungan dengan cuaca yang tak menentu seperti di Papua. Butuh biaya besar memang. Mengutip pernyataan Jusuf Kalla: menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada ongkosnya dan gede.
Cuma, pemerintah juga harus memikirkan untuk mengalihkan sebagian beban Merpati sebagai penerbangan perintis ke maskapai swasta. Saat ini, baru segelintir perusahaan swasta yang mau melayani rute perintis. Pemerintah mesti memberikan insentif bagi maskapai swasta yang mau membuka rute perintis. Misalnya, pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu (tax holiday).
(S.S. Kurniawan, Tajuk Mingguan KONTAN, Minggu Ketiga Mei 2011)
Kamis, 05 Mei 2011
INVESTOR
Selalu ada hikmah di balik bencana. Bahkan lebih dari itu, juga ada keuntungan di sana. Maaf, bukan maksud ingin menari di atas penderitaan. Tapi, begitulah kenyataan yang terjadi. Contoh, usai monster tsunami meluluhlantakkan pesisir Aceh di pengujung tahun 2004 lalu, pemburu besi tua menangguk untung besar dari mengumpulkan besi-besi sisa bangunan yang hancur tak berbentuk.
Nah, boleh dibilang, Indonesia mendapat "berkah" dari bencana tsunami yang memorakporandakan pesisir timur Jepang pada pertengahan Maret 2011 lalu.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, semenjak terpukul gelombang laut raksasa itu, industri Negeri Matahari Terbit merosot 50%. Pasca bencana itu, industri di sana kekurangan bahan baku, terutama suplai energi.
Untuk mengantisipasi, solusinya mereka merelokasi industri ke luar Jepang. Dan, Jepang sudah memberi sinyal untuk mendirikan beberapa industri di Indonesia. Tim Bea Cukai dan Departemen Perdagangan Jepang telah datang dan menanyakan teknis membuka industri.
Jepang tertarik membangun beberapa industri, seperti makanan, elektronik, dan ban. Dan, permintaan mereka tidak neko-neko: hanya meminta kemudahan birokrasi saja. Tentu, pemerintah tidak sulit untuk mengabulkannya bukan? Apalagi, pesaing kita dalam menggaet Jepang cukup banyak. Ada Malaysia, Thailand, dan Filipina yang gencar menawarkan diri ke Jepang.
Pemerintah harus melanjutkan sinyal positif penanaman modal selama kuartal I-2011. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, nilai realisasi investasi langsung mencapai Rp 53,6 triliun atau 22,3% dari target investasi pada 2011 sebesar Rp 240 triliun.
Tentu, pemerintah tidak sebatas memberikan kemudahan birokrasi saja, tapi juga insentif lain. Misalnya, pemanis berupa penangguhan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu atau tax holiday. Namun, tetap harus memenuhi kriteria yang tidak memukul industri lokal. Yakni, investor harus memenuhi syarat industri pionir, menciptakan banyak lapangan kerja, membawa teknologi baru, masuk ke daerah-daerah kecil dan terbelakang, dan memberikan nilai tambah bagi industri.
Jadi, meski menerima dengan tangan terbuka investor asing, pemerintah tetap tidak boleh membabi buta. Hanya industri yang tidak mengancam produk-produk lokal saja yang boleh masuk.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 27 April 2011)
Nah, boleh dibilang, Indonesia mendapat "berkah" dari bencana tsunami yang memorakporandakan pesisir timur Jepang pada pertengahan Maret 2011 lalu.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, semenjak terpukul gelombang laut raksasa itu, industri Negeri Matahari Terbit merosot 50%. Pasca bencana itu, industri di sana kekurangan bahan baku, terutama suplai energi.
Untuk mengantisipasi, solusinya mereka merelokasi industri ke luar Jepang. Dan, Jepang sudah memberi sinyal untuk mendirikan beberapa industri di Indonesia. Tim Bea Cukai dan Departemen Perdagangan Jepang telah datang dan menanyakan teknis membuka industri.
Jepang tertarik membangun beberapa industri, seperti makanan, elektronik, dan ban. Dan, permintaan mereka tidak neko-neko: hanya meminta kemudahan birokrasi saja. Tentu, pemerintah tidak sulit untuk mengabulkannya bukan? Apalagi, pesaing kita dalam menggaet Jepang cukup banyak. Ada Malaysia, Thailand, dan Filipina yang gencar menawarkan diri ke Jepang.
Pemerintah harus melanjutkan sinyal positif penanaman modal selama kuartal I-2011. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, nilai realisasi investasi langsung mencapai Rp 53,6 triliun atau 22,3% dari target investasi pada 2011 sebesar Rp 240 triliun.
Tentu, pemerintah tidak sebatas memberikan kemudahan birokrasi saja, tapi juga insentif lain. Misalnya, pemanis berupa penangguhan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu atau tax holiday. Namun, tetap harus memenuhi kriteria yang tidak memukul industri lokal. Yakni, investor harus memenuhi syarat industri pionir, menciptakan banyak lapangan kerja, membawa teknologi baru, masuk ke daerah-daerah kecil dan terbelakang, dan memberikan nilai tambah bagi industri.
Jadi, meski menerima dengan tangan terbuka investor asing, pemerintah tetap tidak boleh membabi buta. Hanya industri yang tidak mengancam produk-produk lokal saja yang boleh masuk.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 27 April 2011)
Jumat, 08 April 2011
IMBAUAN
Pemerintah tampaknya tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Hanya berbekal imbauan yang menyindir, pemerintah ingin pemilik mobil mewah menyetop kebiasaan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya premium.
Mulai 1 April 2011 lalu, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dipenuhi spanduk. Salah satunya spanduk yang bertuliskan: Premium adalah BBM bersubsidi yang hanya untuk golongan tidak mampu. Jika ada pemilik mobil mewah membeli premium, mereka tetap dilayani. Tetapi, petugas pom bensin akan menyindir, "Tidak salah nih Pak/Bu!"
Padahal, semua orang tahu jurus ini tidak ampuh-ampuh amat. Imbauan berupa spanduk itu sudah membentang di SPBU Pertamina sejak pemerintah berencana membatasi pemakaian BBM bersubsidi akhir tahun lalu. Hasilnya, tetap saja pemilik mobil mewah tanpa malu-malu membeli premium. Apalagi setelah harga Pertamax menembus level Rp 8.700 per liter.
Begitu juga setelah pemerintah makin gencar mengeluarkan imbauan plus sindiran. Sami mawon. Lihat saja, pemilik mobil mewah tetap cuek bebek kayak orang bodoh mengantre beli premium di SPBU di belakang angkutan kota.
Urat malu sebagian orang Indonesia memang sudah putus. Jadi, kalau sebatas sindiran apalagi cuma imbauan, sudah enggak mempan lagi. La, menerabas lampu merah yang jelas-jelas melanggar aturan saja, orang kita tidak takut, kok.
Jadi, kalau pemerintah mau anggaran subsidi tidak jebol, langkah paling bijak adalah melarang mobil pribadi jenis tertentu menenggak premium. Sebab, penolakannya tidak bakal senyaring jika mengerek harga BBM bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan, hanya dengan membatasi premium di wilayah Jabodetabek saja, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp 2 triliun per tahun.
Nah, sebagian anggaran ini harus dipakai untuk membiayai pengadaan transportasi umum yang murah, nyaman, dan aman. Ambil contoh, memperbanyak armada busway. Sehingga, orang tidak perlu lagi menunggu lama di halte dan berdesak-desakan di dalam bus.
Dengan begitu, pemilik kendaraan pribadi tak punya alasan lagi untuk tidak beralih ke angkutan umum. Manfaat selanjutnya dengan migrasi tersebut, tentu saja, kemacetan yang selama ini membelenggu kawasan Ibukota bisa sedikit terurai.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 7 April 2011)
Mulai 1 April 2011 lalu, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina dipenuhi spanduk. Salah satunya spanduk yang bertuliskan: Premium adalah BBM bersubsidi yang hanya untuk golongan tidak mampu. Jika ada pemilik mobil mewah membeli premium, mereka tetap dilayani. Tetapi, petugas pom bensin akan menyindir, "Tidak salah nih Pak/Bu!"
Padahal, semua orang tahu jurus ini tidak ampuh-ampuh amat. Imbauan berupa spanduk itu sudah membentang di SPBU Pertamina sejak pemerintah berencana membatasi pemakaian BBM bersubsidi akhir tahun lalu. Hasilnya, tetap saja pemilik mobil mewah tanpa malu-malu membeli premium. Apalagi setelah harga Pertamax menembus level Rp 8.700 per liter.
Begitu juga setelah pemerintah makin gencar mengeluarkan imbauan plus sindiran. Sami mawon. Lihat saja, pemilik mobil mewah tetap cuek bebek kayak orang bodoh mengantre beli premium di SPBU di belakang angkutan kota.
Urat malu sebagian orang Indonesia memang sudah putus. Jadi, kalau sebatas sindiran apalagi cuma imbauan, sudah enggak mempan lagi. La, menerabas lampu merah yang jelas-jelas melanggar aturan saja, orang kita tidak takut, kok.
Jadi, kalau pemerintah mau anggaran subsidi tidak jebol, langkah paling bijak adalah melarang mobil pribadi jenis tertentu menenggak premium. Sebab, penolakannya tidak bakal senyaring jika mengerek harga BBM bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan, hanya dengan membatasi premium di wilayah Jabodetabek saja, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi BBM hingga Rp 2 triliun per tahun.
Nah, sebagian anggaran ini harus dipakai untuk membiayai pengadaan transportasi umum yang murah, nyaman, dan aman. Ambil contoh, memperbanyak armada busway. Sehingga, orang tidak perlu lagi menunggu lama di halte dan berdesak-desakan di dalam bus.
Dengan begitu, pemilik kendaraan pribadi tak punya alasan lagi untuk tidak beralih ke angkutan umum. Manfaat selanjutnya dengan migrasi tersebut, tentu saja, kemacetan yang selama ini membelenggu kawasan Ibukota bisa sedikit terurai.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 7 April 2011)
Rabu, 23 Maret 2011
KOPI KEBON JERO
Bali tidak hanya terkenal sebagai daerah tujuan wisata dunia. Pulau Dewata ini juga tersohor sebagai penghasil kopi robusta terbaik di Bali. Perkebunan itu tersebar di Tabanan dan Buleleng. Kopi robusta dari perkebunan Banjar Kebon Jero berkualitas paling top ketimbang lainnya.
KEBON Jero dalam bahasa Bali berarti kebun tikus. Tapi, banjar yang terletak di Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ini bukan pembudidaya binatang pengerat itu. Daerah tersebut adalah daerah penghasil kopi robusta terbaik di Pulau Dewata dengan kualitas ekspor. "Kami berani bilang begitu karena kualitas kopi kami juara satu tingkat provinsi ," kata I Made Sana, salah seorang pekebun kopi robusta di Banjar Kebon Jero. Made mengungkapkan, pada tahun 1990-an banyak petani kopi dari luar Bali yang datang ke kebon jero untuk belajar cara menanam kopi robusta. Termasuk mahasiswa yang praktek kerja lapangan. I Ketut Sukarya, pengurus Subak Abian Kebon Jero, bahkan berani mengklaim bahwa kopi robusta dari Banjar kebon jero merupakan yang terbaik di Indonesia. Areal perkebunan kopi ini berada di perbukitan Pupuan, Tabanan. Untuk mencapai kebon jero tidak terlalu sulit. Butuh waktu sekitar dua jam perjalanan darat dari Kota Tabanan ke arah Pelabuhan Gilimanuk. Sampai di pertigaan Antosari belok kanan ke arah Singaraja. Dari situ, pemandangan sawah yang berundak-undak akan memanjakan mata Anda. Ya, Tabanan juga merupakan salah satu lumbung padi di Bali. Sampai di pertigaan Pupuan, terus saja hingga pertigaan Desa Munduk Temu. Dari sini, jalan mulai berkelok-kelok dan naik turun yang kanan kirinya kebun kopi. Banjar kebon jero ada di ujung desa. Papan bertuliskan Desa Pekraman kebon jero sebagai tanda Anda memasuki banjar yang berada di ketinggian 600 hingga 700 di atas permukaan laut itu. Menurut Ketut, semua penduduk kebon jero yang berjumlah 225 kepala keluarga (KK) berprofesi sebagai pekebun kopi robusta. "Luas kebun kopi di banjar kami sekitar 400 hektare," ujar dia. Pekebun kopi robusta kebon jero adalah perintis penanaman kopi secara modern di Bali pada tahun 1970-an. Maksudnya modern, cara menanam kopinya sudah ditata. Contoh, tinggi maksimal tanaman kopi harus 1,5 meter. Lebih dari itu harus dipotong. Lalu, pekebun melakukan klon cabang tanaman kopi robusta asli kebon jero dengan bibit unggul. "Sebelumnya, tanaman kopi dibiarkan tumbuh tanpa dilakukan penataan," ungkap Ketut. Di masa jayanya, pada era 1990-an, setiap hektare kebonkopi robusta di kebon jero bisa menghasilkan 4 ton kopi kering dengan kadar air 12%. Warga setempat menyebutnya kopi beras. Kala itu, harga kopi beras bisa mencapai Rp 2 juta per satu kuintal atau Rp 20.000 per kilogram (kg) saat musim panen (1 kuintal=100 kg). Sekarang, menurut Made, harga kopi beras menurun menjadi sekitar Rp 14.000 per kg atau Rp 1,4 juta per kuintal. Selain harga menyusut, produksi juga ikut-ikutan merosot, maksimal 2 ton per hektare. Itupun hanya kebun-kebun tertentu. "Unsur hara dalam tanah sebagai penyubur alami tanaman mulai berkurang," keluh Made yang mengelola satu hektare kebun. Saat ini, pekebun kopi robusta di kebon jero ratarata hanya menghasilkan 1,2 ton kopi beras per hektare.
***
Musim hujan yang panjang membuat tanaman kopi malas berbuah. Pekebun kopi robusta di Banjar Kebon Jero gigit jari lantaran panen tahun ini bakal merosot tajam. Tak heran, ada petani yang menanam tanaman lain di kebun mereka.
***
Musim hujan yang panjang membuat tanaman kopi malas berbuah. Pekebun kopi robusta di Banjar Kebon Jero gigit jari lantaran panen tahun ini bakal merosot tajam. Tak heran, ada petani yang menanam tanaman lain di kebun mereka.
SEPANJANG pekan kedua Maret lalu, saban hari, hujan mengguyur Banjar Kebon Jero. Sejak tahun kemarin, hujan rajin menyambangi desa Pekraman di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ini. Bahkan, saat musim kemarau sekalipun. Cuaca tidak bersahabat ini mulai menebar mimpi buruk bagi para pekebun kopi robusta di Kebon Jero. Buahbuah kopi yang mestinya sudah menggerombol di cabang-cabang tanaman kopi masih tampak jarang. Musim hujan yang terlalu panjang dan turun dengan deras sudah membuat bunga kopi membusuk lantaran tidak terjadi penyerbukan. Maklum, "Proses ini butuh sinar matahari," kata I Made Sana, salah satu pekebun kopi Kebon Jero. Buntutnya, Made mengungkapkan, produksi kopi bakal anjlok. Pembantu Pemangku kebon jero itu memperkirakan, panen kopi tahun ini bisa turun hingga 50% ketimbang tahun lalu. "Sekarang, para pekebun kopi menjerit," tegas dia. Celakanya, nasib tanaman coklat alias kakao yang menjadi sumber penghasilan tambahan sama saja. Malah lebih parah. Tanaman yang tak mengenal musim panen ini, tutur Made, sudah enam bulan terakhir tidak berbuah. Selain hujan yang turun terus menerus, Made menambahkan, panen coklat yang gagal total juga akibat serangan hama pengerek buah atawa kutu buah. Untungnya, I Nyoman Juwena, pekebun kopi lainnya, mengatakan, musim hujan yang panjang mendatangkan berkah baru. Burung punglor yang selama 15 tahun belakangan juga menjadi sumber pemasukan para pekebun makin banyak bersarang di kebun kopi. Burung yang memiliki kicauan indah ini punya harga jual tinggi. Bayi punglor laku Rp 250.000 per ekor. "Ada pekebun yang musim hujan ini dapat 25 anak punglor," ujar dia. Toh, I Ketut Sukarya, pengurus Subak Abian Kebon Jero, menuturkan, semangat sebagian pekebun mulai mengendur. Soalnya, kopi tak lagi menjanjikan. Dulu, harga satu kuintal atau 100 kilogram kopi minimal sama dengan empat kuintal beras. Kini, hanya setara dengan dua kuintal beras. "Pekebun dapat untung apa?" tanya Ketut. Apalagi, biaya pemupukan dan perawatan kebun kopi lainnya sekarang mencapai Rp 5 juta per hektare. Itu sebabnya, banyak petani yang tergoda menanam tanaman lain yang bernilai tinggi, seperti pohon mahoni dan jati, serta tanaman buah-buahan, semisal manggis dan salak. Pelbagai tanaman ini bahkan sudah merangsak ke bagian tengah kebun. Biasanya di pinggir kebun sekaligus sebagai pembatas dengan kebun milik pekebun lain. "Entah sampai kapan kopi bertahan, karena tanaman kopi butuh sinar 50%-70%," imbuh Ketut. Masalah lain: pemasaran hasil panen. Para pekebun terjerat jaring pengepul yang tentu harga jual kopi tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Sebenarnya, Made bilang, pekebun pernah menggandeng eksportir dari Singaraja bahkan importir asal Prancis dengan harga jual yang lebih tinggi ketimbang pengepul. Ya, kopi-kopi kebon jero memiliki kualitas grade tiga dan diekspor ke sejumlah negara di benua Eropa. Tapi, kerjasama ini hanya bertahan sebentar. Pengepul yang tidak terima, kemudian bergerilya mendatangi satu per satu pekebun dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Pekebun pun luluh. Cuma, harga yang tinggi ini hanya berlaku saat itu. Setelahnya, harga kembali seperti dulu. "Pengepul berjaya lagi," kata Made.
(S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 21-22 Maret 2011)
(S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 21-22 Maret 2011)
Jumat, 18 Maret 2011
60+
Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta, Rabu (16/3) lalu, dan menciptakan genangan air hingga setinggi setengah meter di beberapa titik, kembali melumpuhkan lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibukota. Angin kencang yang menyertainya menumbangkan puluhan pohon.
Siang menjelang sore itu, hujan hanya turun dua jam saja. Tapi, Kepala Pemberdayaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Tarjuki bilang, curah hujan itu setara dengan curah hujan untuk kurun waktu satu bulan, yakni mencapai 108 milimeter.
Ya, cuaca di muka Bumi ini memang semakin ekstrem. Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global makin kentara. Dan, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman kehidupan di planet kita yang paling signifikan.
Salah satu cara untuk menghambat percepatan pemanasan global adalah dengan mengajak setiap individu melakukan perubahan gaya hidup. Contoh, WWF mengajak publik untuk melakukan perubahan gaya hidup yang sederhana dan murah, yakni hemat energi.
Tahun ini, persisnya, 26 Maret 2011, pukul 20.30-21.30, WWF kembali mengajak individu, praktisi bisnis, pemerintah, dan sektor publik lainnya di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk turut serta mematikan lampu, hanya selama 1 jam saja: Earth Hour 60+.
60+ artinya, kita tidak hanya memadamkan lampu selama 60 menit, tapi juga menghemat energi setelahnya. Termasuk kegiatan ramah lingkungan lain, seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan menanam pohon. Setelah satu jam, jadikan gaya hidup!
Makanya, Gubernur DKI Fauzi Bowo berencana tidak cuma menggelar kegiatan Earth Hour setahun sekali, tetapi beberapa kali. Contoh, pada Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April dan Hari Lingkungan Hidup tiap 5 Juni. Jadi, menghemat energi sebagai way of life, bagian pola hidup ke depan.
WWF menghitung, kalau 10% warga Jakarta berpartisipasi dalam Earth Hour, kita bisa menghemat konsumsi listrik sebesar 300 megawatt (MW). Itu berarti, setara dengan mematikan satu pembangkit listrik dan menghemat 267,3 ton CO2 atau gas rumah kaca.
Jauh sebelum gerakan Earth Hour muncul pada 2007 lalu, masyarakat Bali sudah melakukannya dengan melaksanakan Catur Brata. Dalam hitung-hitungan PLN, saban Nyepi, warga Pulau Dewata menghemat konsumsi setrum 450 MW.
Ayo, selamatkan Bumi!
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 18 Maret 2011)
Siang menjelang sore itu, hujan hanya turun dua jam saja. Tapi, Kepala Pemberdayaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Tarjuki bilang, curah hujan itu setara dengan curah hujan untuk kurun waktu satu bulan, yakni mencapai 108 milimeter.
Ya, cuaca di muka Bumi ini memang semakin ekstrem. Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global makin kentara. Dan, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman kehidupan di planet kita yang paling signifikan.
Salah satu cara untuk menghambat percepatan pemanasan global adalah dengan mengajak setiap individu melakukan perubahan gaya hidup. Contoh, WWF mengajak publik untuk melakukan perubahan gaya hidup yang sederhana dan murah, yakni hemat energi.
Tahun ini, persisnya, 26 Maret 2011, pukul 20.30-21.30, WWF kembali mengajak individu, praktisi bisnis, pemerintah, dan sektor publik lainnya di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk turut serta mematikan lampu, hanya selama 1 jam saja: Earth Hour 60+.
60+ artinya, kita tidak hanya memadamkan lampu selama 60 menit, tapi juga menghemat energi setelahnya. Termasuk kegiatan ramah lingkungan lain, seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan menanam pohon. Setelah satu jam, jadikan gaya hidup!
Makanya, Gubernur DKI Fauzi Bowo berencana tidak cuma menggelar kegiatan Earth Hour setahun sekali, tetapi beberapa kali. Contoh, pada Hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April dan Hari Lingkungan Hidup tiap 5 Juni. Jadi, menghemat energi sebagai way of life, bagian pola hidup ke depan.
WWF menghitung, kalau 10% warga Jakarta berpartisipasi dalam Earth Hour, kita bisa menghemat konsumsi listrik sebesar 300 megawatt (MW). Itu berarti, setara dengan mematikan satu pembangkit listrik dan menghemat 267,3 ton CO2 atau gas rumah kaca.
Jauh sebelum gerakan Earth Hour muncul pada 2007 lalu, masyarakat Bali sudah melakukannya dengan melaksanakan Catur Brata. Dalam hitung-hitungan PLN, saban Nyepi, warga Pulau Dewata menghemat konsumsi setrum 450 MW.
Ayo, selamatkan Bumi!
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 18 Maret 2011)
Langganan:
Postingan (Atom)
