NYATA LAGI BERMANFAAT

Meski pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta baru berlangsung 15 Februari 2017 mendatang, konstalasi politik di Ibukota RI sudah memanas dalam beberapa bulan terakhir. Dan, situasi politik makin hot saja menjelang pendaftaran calon pasangan yang akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI pada 19 September hingga 21 September 2016 nanti.
Tambah lagi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rabu (17/8) lalu, mengklaim dirinya sudah mengantongi restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon gubernur di pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sang incumbent sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dari tiga partai politik: Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar, yang sejatinya cukup untuk mengantarkannya ke gelanggang Pilkada DKI. Politik pun kian gaduh di Jakarta.
Sebetulnya, Pilkada DKI adalah sebuah pesta demokrasi yang sama dengan daerah lain. Pelaksanaannya pun bakal serentak dengan 100 daerah lain, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Tapi, Jakarta ibukota negara, pusat pemerintahan. Otomatis, Pilkada DKI lebih jadi pusat perhatian publik ketimbang pemilihan kepala daerah lain. Kota berusia 489 tahun ini juga menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara. Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang terdiri dari semua suku, agama, ras, dan golongan.
Buat partai politik, Pilkada DKI jelas sangat seksi. Sebagai miniatur negeri ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI bisa jadi modal mereka bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Bukan tidak mungkin, jika calon yang mereka usung menang, pamor partai naik. Buntutnya, bisa memperoleh panen raya suara di Pemilu 2019.
Tapi terlepas dari konstalasi politik di Jakarta yang makin memanas jelang pilkada, DKI jadi salah satu daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Tahun ini saja APBD DKI mencapai Rp 67,1 triliun. Dengan uang sebanyak ini, gubernur DKI jelas bisa membiayai banyak program pro-rakyat. Ambil contoh, berobat gratis, sekolah gratis, ambulans gratis.
Bukan cuma itu, DKI juga bisa mewujudkan penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat. Namanya: Layanan Jakarta Siaga 112. Aturan mainnya tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 142 Tahun 2016 yang berlaku 19 Juli lalu. Layanan ini mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency), mulai ambulans, pemadam kebakaran, polisi, SAR, PMI, hingga kebersihan bahkan pemakaman.
Dengan begitu, Layanan Jakarta Siaga 112 mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat. Misalnya, permintaan ambulans gawat darurat, penanganan hewan buas atau berbisa, atau penanganan pohon tumbang. Kehadiran layanan ini sekaligus mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat. Tidak seperti sekarang yang banyak nomor: ambulans di 118, pemadam kebakaran di 113, polisi di 112, belum lagi nomor instansi lain.
Layanan Jakarta Siaga 112 mungkin bukan program yang sekece program membebaskan Jakarta dari banjir dan kemacetan lalu lintas yang akut. Layanan Jakarta Siaga 112 mungkin juga bukan program yang laku dijual saat kampanye pilkada. Tapi, kala Jakarta bebas banjir dan macet masih sebatas janji, warga butuh program nyata lagi bermanfaat.

S.S. Kurniawan, Tajuk Tabloid KONTAN, Pekan Keempat Agustus 2016

TOL LAUT

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-71 di depan Sidang Bersama DPR dan DPD, Selasa (16/8) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pencapaian kinerja selama dua tahun memerintah negeri ini. Misalnya, Program Tol Laut yang jadi salah satu janjinya kala kampanye pemilihan presiden.
Menurut Jokowi, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, pemerintah juga membangun 47 pelabuhan nonkomersial dan 41 pelabuhan hingga 2019 mendatang. Bukan cuma itu, pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya. Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Lautan adalah masa depan bangsa, Jalesveva Jayamahe, tegas sang Presiden.
Sejauh ini, kapal-kapal besar milik PT Pelni yang membawa logistik dan penumpang mulai buang sauh di pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah terluar dan Timur Indonesia. Misalnya, Kepulauan Anambas (Kepulauan Riau), Saumlaki (Maluku), dan Wasior (Papua Barat).
Pemerintah mengklaim, daerah-daerah terluar negara kita sekarang sudah memiliki pasokan bahan baku memadai. Contoh, Kepulauan Anambas dulu pernah sampai tiga bulan tak ada pasokan telur gara-gara cuaca buruk. Kini suplai bahan baku ke Anambas tak lagi tersendat lantaran kapal-kapal yang mengangkutnya lebih besar sehingga bisa menghadapi cuaca jelek. Efek lainnya, harga barang yang turun signifikan dari harga sebelum ada tol laut. Ya, walau ada juga harga barang yang tidak turun sama sekali.
Memang, tol laut bisa menekan harga barang. Selisih harga barang di Jawa dan Papua, misalnya, tidak terlalu jomplang lagi. Tapi, disparitas harga yang enggak terlalu jauh itu hanya terjadi di daerah-daerah pelabuhan utama yang masuk rute tol laut. Harga barang di daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan utama, ya, tetap saja tinggi.
Maklum, infrastruktur darat dari pelabuhan utama menuju daerah pedalaman masih jauh dari kata memadai, bahkan sangat buruk. Ongkos transportasi jadi sangat mahal. Walhasil, harga barang tetap tinggi. Kondisi ini membuat tol laut tidak bisa maksimal. Biar maksimum, pembangunan tol laut harus sejalan dengan "tol darat".
Pemerintah juga perlu menambah fasilitas dan area peti kemas di pelabuhan. Dengan begitu, proses bongkar muat kapal bisa lebih cepat. Jadi, biaya pengiriman barang bisa makin murah. Harga barang pun bisa kian murah. Semoga.

S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 20 Agustus 2016

TUMBUH BERKUALITAS

Masuk paro kedua tahun 2016, ekonomi negara kita masih kurang darah. Harapan untuk tumbuh lebih tinggi memang ada. Tapi tampaknya, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa menyentuh angka 5,2% seperti target pemerintah sulit tercapai.
Bank Indonesia (BI) kemarin menyampaikan, berdasarkan hasil kajian mereka, pertumbuhan ekonomi selama kuartal dua tahun ini hanya 4,94%. Alhasil, ekonomi di semester pertama tak sampai 5%, cuma sebesar 4,93%. Di kuartal III 2016, menurut bank sentral, ekonomi bakal tumbuh lebih tinggi, di kisaran 5,2%. Tapi, itu belum bisa mendorong pertumbuhan tahun ini ke angka yang sama. Alhasil, BI memproyeksikan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya 5,09%.
Kondisi ini membuat ciut nyali para bankir, setidaknya. Awalnya cukup optimistis kredit bisa tumbuh lebih tinggi dari target semula, kini mereka berbalik jadi pesimistis. Bank-bank pun ramai-ramai merevisi ke bawah target mereka.
Bank Mandiri, misalnya, mengubah target pertumbuhan kredit, dari semula 12% jadi 10%. Hingga Juni 2016 lalu, kredit bank pelat ini hanya naik 10,5%. Bank Sahabat Sampoerna juga merevisi target pertumbuhan kredit jadi 30% di semester II 2016. Angka ini lebih rendah dari rencana awal yang tumbuh 40%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun merevisi proyeksi pertumbuhan kredit jadi 12%, batas bawah prediksi awal 12%.
Sejatinya, ada kabar baik dari dunia otomotif. Angka penjualan mobil di semester I 2016 tumbuh jadi 531.929 dibanding periode yang sama di 2015 yang hanya 525.491 unit. Di lima bulan sebelumnya, penjualan mobil selalu di bawah periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil jadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.
Tapi, konsumsi rumahtangga yang sempat naik tinggi selama bulan puasa dan Lebaran kemarin, termasuk untuk pembelian mobil, kelihatannya akan kembali tertekan di sisa bulan tahun 2016. Tentu, ini bakal membuat perekonomian kita kembali kurang pasokan darah.
Tak heran, Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang baru, langsung menghitung ulang target-target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Maklum, pajak yang jadi tulang punggung pendapatan negara, penerimaannya masih saja seret.
Ya, selagi masih ada waktu, kalau memang harus diubah, kenapa tidak? Tidak perlu mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi-tinggi kalau tumbuhnya enggak berkualitas.

Tajuk S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 30 Juli 2016

TRANSJAWA

Hari ini, Senin (11/7), sebagian besar masyarakat kembali berkantor usai libur dan cuti Lebaran. Memang, aktivitas belum kembali normal seutuhnya. Sebab, anak sekolah masih menikmati libur panjangnya hingga Ahad (17/7) nanti. Tapi, buat yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya, kembali bekerja berarti kembali dengan rutinitas kemacetan lalu lintas.
Dan, seperti yang sudah-sudah, kemacetan kembali mendera dalam arus mudik dan balik Lebaran. Hanya, untuk arus mudik tahun ini, ada titik kemacetan baru: pintu keluar (exit) tol Brebes Timur yang populer dengan sebutan Brexit. Bahkan, Brexit jadi titik kemacetan terparah saat mudik Lebaran 2016. Banyak pemudik yang lantas menyebut ruas tol baru yang beroperasi jelang Lebaran itu sebagai jalur neraka, lantaran kendaraan mereka tak bergerak hingga belasan jam.
Kemacetan parah di Brexit membuat banyak pihak kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan tol TransJawa, setidaknya sampai Semarang. Rencananya, tol TransJawa membentang dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini, jaringan tol itu baru menyambung dari Merak sampai Brebes.
Untuk menyatu hingga Semarang, paling cepat butuh waktu dua tahun lagi. Soalnya, pembebasan lahan untuk ruas PemalangBatang dan BatangSemarang masih berjalan lamban. Untuk ruas PemalangBatang, pembebasan lahan hingga April lalu baru 9,34%, sedangkan ruas BatangSemarang 20,5%. Pembebasan lahan dua ruas tol yang bersebelahan itu sempat mandek selama lima tahun. Alhasil, pemerintah menargetkan pembebasan lahannya baru rampung pada 2017.
Tentu, Tol TransJawa tidak hanya memainkan peranan sangat penting selama arus mudik dan balik Lebaran. Jaringan tol ini juga punya peran penting untuk memperlancar distribusi barang. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) pernah menghitung, saat ini waktu tempuh untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya menggunakan truk paling cepat 36 jam. Jika tol TransJawa sudah tersambung hingga Ibu Kota Jawa Timur, maka waktu tempuhnya bisa menjadi 24 jam.
Dengan begitu, ongkos distribusi yang dikeluarkan produsen bisa berkurang signifikan, termasuk termasuk biaya-biaya ekstra seperti pungutan liar. Walhasil, biaya produksi juga bisa menyusut. Tapi, produsen wajib mengonversinya ke harga jual barang. Harga barang di tangan konsumen mesti turun.

Tajuk S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 11 Juli 2016

PENGALIHAN SUBSIDI

Kantong pemerintah cekak. Bagaimana tidak? Penerimaan pajak sampai akhir Mei 2016 lalu baru sebesar Rp 364,1 triliun. Angka ini hanya 26,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kurangnya masih banyak: 73,2%. Padahal, waktu yang tersisa di tahun 2016 ini tinggal tujuh bulan lagi.
Memang, di Rancangan APBN 2016 yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan DPR, pemerintah merevisi turun target penerimaan pajak. Target tahun ini berubah jadi Rp 1.343,1 triliun, dari sebelumnya Rp 1.360,1 triliun. Tapi, perubahannya tidak terlalu signifikan, hanya selisih Rp 17 triliun.
Salah satu harapan besar pemerintah untuk menggenjot pajak ada pada kebijakan tax amnesty. Hitungan pemerintah: kebijakan pengampunan pajak bisa menyumbang penerimaan hingga Rp 165 triliun. Cuma masalahnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty enggak rampung-rampung, walau wakil rakyat di Senayan menjanjikan penggodokan calon beleid ini kelar akhir Juni ini.
Dengan penerimaan pajak yang masih mengkhawatirkan, pemerintah memang sudah sepantasnya memangkas anggaran belanja negara yang tidak terlalu penting-penting amat. Terutama, bujet belanja kementerian dan lembaga.
Tapi tampaknya, pemangkasan belanja kementerian dan lembaga tahun ini sebesar Rp 40,5 triliun jadi Rp 743,5 triliun masih belum cukup. Untuk itu, pemerintah berencana juga mengurangi subsidi solar, dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 350 seliter. Bukan cuma itu, pemerintah juga bakal mencabut subsidi listrik untuk pelanggan PLN dengan daya 900 volt ampere (VA).
Pemerintah memang sedang butuh banyak duit untuk mengongkosi pembangunan infrastruktur, yang jadi program unggulan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, sejak awal Pemerintahan Jokowi bertekad menggeser aliran subsidi, dari sektor konsumsi ke sektor produktif seperti infrastruktur.
Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti begitu proyek infrastruktur rampung. Salah satu tujuan kehadiran berbagai proyek infrastruktur yakni memangkas biaya ekonomi tinggi juga harus jadi kenyataan. Soalnya, pengurangan biaya ekonomi tinggi bisa mengerek turun harga barang dan jasa.
Dengan begitu, masyarakat bisa betul-betul menikmati manfaat dari pengalihan subsidi. Selain jalan yang mulus, misalnya, mereka juga bisa mendapat barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Tajuk S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 16 Juni 2016

PAJAK & KARTU KREDIT

Kewajiban perbankan penyedia layanan kartu kredit untuk melaporkan data nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berlaku efektif mulai 31 Mei 2016 nanti. Aturan mainnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Perpajakan.
Masalahnya, tak sedikit orang Indonesia yang alergi begitu mendengar kata pajak. Alhasil, sejumlah bank menyatakan, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya gara-gara takut data pribadi mereka dilaporkan ke Ditjen Pajak.
Padahal, Ditjen Pajak menegaskan, data nasabah kartu kredit yang disampaikan ke lembaganya hanya dijadikan dasar untuk membandingkan nilai aset yang dilaporkan wajib pajak dengan nilai aset yang sebenarnya. Juga dari data itu Ditjen Pajak bakal mengecek, apakah pajak atas transaksi kartu kredit sudah dibayarkan atau belum. Toh, tak semua percaya begitu saja.
Celakanya, pemerintah pun tak satu suara soal pelaporan transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Calon beleid ini berpeluang membatalkan ketentuan di PMK No. 39/2016.
Berdasarkan rancangan awal RUU Perlindungan Data Pribadi, data kartu kredit merupakan informasi yang pribadi. Sehingga, tidak bisa sembarang pihak memilikinya, termasuk Ditjen Pajak.
Tapi, terlepas pro dan kontra dari kewajiban bank melaporkan data nasabahnya, benar kata Ditjen Pajak, pemilik kartu kredit tidak perlu khawatir secara berlebihan. Apalagi, kalau para pemilik duit plastik ini adalah wajib pajak yang selalu patuh membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara lengkap tanpa ada data yang disembunyikan.
Pemilik kartu kredit pantas cemas kalau mereka selama ini tidak taat membayar pajak bahkan cenderung mengemplang. Atau, menyerahkan SPT dengan tidak jujur alias banyak data yang tidak dilaporkan.
Tentu, Ditjen Pajak harus memegang janjinya: penggunaan data nasabah kartu kredit tidak akan sembarangan. Jadi, seluruh data yang masuk akan aman dan tak disalahgunakan. Ditjen Pajak juga mesti melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu setelah melihat hasil yang dicapai. Kalau ternyata kewajiban bank melaporkan data nasabah kartu kredit tidak efektif dalam mendongkrak penerimaan pajak, kebijakan ini mesti dikaji ulang.

Tajuk S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 27 Mei 2016

DEFLASI

Sudah menjadi tradisi, nyaris setiap bulan April terjadi deflasi. Dan, deflasi pada April 2016 lalu sebesar 0,45% adalah yang terbesar sejak tahun 2000 silam. Penyumbang deflasi April tahun ini adalah penurunan harga bahan makanan, seperti beras, daging, dan telur. Lalu, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.Alhasil, inflasi tahun kalender alias Januari hingga April hanya sebesar 0,16%. Sementara inflasi April 2016 terhadap April 2015 atawa year on year (yoy) sebesar 3,6%.Memang, sih, harga barang dan jasa yang turun bisa mengerek daya beli masyarakat. Tapi, deflasi bisa berarti penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Sebab, salah satu faktor yang membuat harga barang dan jasa turun adalah, melemahnya demand masyarakat. Jadi, deflasi tidak selalu baik.Penurunan permintaan paling tidak tampak dari penjualan mobil yang masih lesu. Penjualan mobil selama kuartal I 2016 turun sekitar 5,35% menjadi 267.227 unit ketimbang triwulan yang sama di 2015 lalu sebanyak 282.344 unit.Permintaan yang melemah membuat pelaku usaha mengerem ekspansi. Penyaluran kredit perbankan pun tersendat. Sejumlah bank menorehkan penurunan kredit pada kuartal I 2016. Misalnya, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata. Meski, penyebab penurunan kredit juga lantaran bank berhati-hati dalam membuka keran pinjaman, menyusul rasio kredit bermasalah (NPL) yang naik.Cuma kabar baiknya, bahan bangunan juga turun harga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Bahan Bangunan/Konstruksi pada April 2016 turun 0,01% dari bulan sebelumnya. Penyebabnya antara lain penurunan harga aspal 1,32%, semen 0,35%, keramik lantai 0,32%, tanah uruk atau untuk menimbun 0,25%, dan besi 0,22%.Harapannya, sektor konstruksi bisa makin menggeliat terutama pembangunan infrastruktur, dengan penurunan harga tersebut. Sebab, sektor ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian.Yang tidak kalah penting, di tengah penurunan harga bahan makanan, pemerintah bisa membantu petani dan peternak kita meningkatkan produksi dalam negeri, seperti beras dan daging. Dengan begitu, harga pangan tetap terjaga karena pasokannya juga terjaga. Kalau pun naik, kenaikan harga pangan masih dalam batas yang wajar. Bukan kenaikan yang gila-gilaan.

Tajuk S.S. Kurniawan, Harian KONTAN, 3 Mei 2016