DIRJEN PAJAK BARU

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak punya komandan baru. Kemarin, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik Ken Dwijugiasteadi sebagai direktur jenderal (Dirjen) Pajak. Dalam sambutannya usai pelantikan, Bambang mengharapkan Ditjen Pajak di bawah kepemimpinan Ken bisa mendongkrak penerimaan pajak.

Jelas, itu bukan pekerjaan gampang. Betapa tidak? Target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1.360,1 triliun. Tambah lagi, kondisi ekonomi dalam negeri masih kurang darah. Memang, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Tapi, banyak yang memproyeksikan, ekonomi negara kita hanya tumbuh 5%.

Ekonomi yang masih lesu tampak dari penjualan mobil dan sepeda motor, yang selama ini menjadi salah satu indikator. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, mobil yang laku terjual sepanjang Januari 2016 lalu cuma 84.885 unit, atau turun 9,9% dibandingkan dengan bulan yang sama di 2015 sebanyak 94.194. Penurunan penjualan motor lebih dalam lagi. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi) menunjukkan, penjualan motor anjlok 17,2% jadi 416.263 unit.

Info saja, tahun lalu target penerimaan pajak tidak tercapai. Ditjen Pajak hanya berhasil mengumpulkan pajak Rp 1.055 triliun alias cuma 81,5% dari target yang mencapai Rp 1.294,25 triliun. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi 4,73%.

Alhasil, pekerjaan rumah Ken sebagai dirjen Pajak yang anyar sangat berat. Apalagi, penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atawa Tax Amnesty ditunda. Padahal, tax amnesty yang bisa jadi tambang baru buat Ditjen Pajak. Potensi penerimaan pajaknya Rp 80 triliun.

Meski begitu, sejatinya masih banyak tambang-tambang lama yang bisa digali lebih dalam oleh Ditjen Pajak. Misalnya, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di luar karyawan. Sebab, tahun lalu penerimaannya hanya Rp 9 triliun. Angka ini menggambarkan kondisi individu Indonesia belum mampu membayar pajak. Padahal, banyak orang kaya dan superkaya di negeri ini.

Tambang lama lainnya adalah PPh pajak pelaku usaha kecil menengah (UKM). Ditjen Pajak belum menggali betul pajak yang baru ada dua tahun terakhir. Ini juga demi keadilan. Karyawan dengan gaji di atas Rp 3 juta per bulan saja kena pajak, tapi pemilik gerai ponsel berpenghasilan Rp 100 juta sebulan tidak mau membayar pajak.

Selamat bekerja Pak Ken.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN 2 Maret 2016)

PROYEK PRIORITAS

Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek prioritas. Mulai pembangkit listrik, kilang, rel keretaapi, pelabuhan, jalan tol, sistem pengolahan limbah, air minum, light rail transit (LRT), MRT, hingga jaringan serat optik. Dalam pembangunannya, puluhan proyek ini bakal mendapat pengawalan ekstra dari pemerintah hingga 2019.

Sejatinya, ke-30 proyek itu bukan proyek baru. Beberapa proyek di antaranya bahkan sudah berjalan pembangunannya, seperti tol Trans Sumatra, MRT Jakarta, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah. Tapi, masalah klasik pembebasan lahan masih mendera proyek tersebut.

Itu sebabnya, dengan menyandang status prioritas, pemerintah menjanjikan keistimewaan untuk ke-30 proyek tersebut. Salah satunya, pengawalan ekstra, mulai proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai operasional. Setiap ada masalah, pemerintah berjanji akan turun tangan langsung untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kalau di level menteri tidak beres, Presiden langsung yang menyelesaikan. Begitu janji pemerintah.

Maklum, ke-30 proyek itu juga bergelar proyek strategis. Pengukuhan gelar proyek strategis ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden No. 3/2016. Total, sih, ada 225 proyek strategis, tapi hanya 30 proyek yang ditetapkan pemerintah sebagai proyek prioritas.

Sesuai namanya, tentu proyek-proyek itu memainkan peran yang strategis, sangat strategis malah. PLTU Batang, misalnya. Pembangkit setrum berkapasitas 2.000 megawatt (MW) ini punya peran sangat sentral, lantaran bisa memasok 30% permintaan listrik baru di Pulau Jawa dan Bali. Selain PLTU Batang, ada lima proyek pembangkit lainnya di daftar proyek prioritas.

Keterlambatan realisasi proyek pembangkit berpotensi memicu krisis listrik di negara kita pada 2018 nanti. Sebab, kebutuhan listrik nasional meningkat rata-rata 5.300 MW per tahun. Sedang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejauh ini hanya mampu memenuhi sekitar 4.000 MW setahun. Alhasil, ada 20% permintaan listrik yang tidak bisa dipenuhi di 2018 mendatang.

Tentu, semua berharap pemerintah betul-betul menepati janjinya untuk menyelesaikan semua masalah yang mendera proyek-proyek strategis. Tapi, bukan berarti menghalalkan semua cara. Contoh, ganti rugi lahan yang di bawah harga pasar dan Amdal yang asal-asalan.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN 11 Februari 2016)

BBM DAN PANGAN

Harga minyak mentah dunia terus menorehkan rekor terendah dalam 12 tahun terakhir. Mengutip Bloomberg, kemarin harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2016 di bursa NYMEX bertengger di posisi US$ 27,57 per barel. Morgan Stanley, perusahaan keuangan dunia memprediksikan harga emas hitam dunia bakal longsor hingga US$ 20 per barel.

Penurunan harga minyak tentu membawa kabar baik. Paling tidak, harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih murah. Pemerintah memang sudah menurunkan harga premium dan solar bersubsidi mulai 5 Januari lalu, masing-masing menjadi Rp 6.950 per liter dan solar bersubsidi Rp 5.650 seliter.

Tapi, kesempatan pemerintah untuk kembali menggunting harga premium dan solar bersubsidi terbuka lebar, seiring harga minyak dunia yang terus turun. Berkaca ke Shell Indonesia, per 19 Januari lalu mereka mengerek turun lagi harga BBM-nya. Ambil contoh, harga Super yang sekelas Pertamax turun menjadi Rp 8.350 per liter. Ini kali kedua Shell menurunkan harga BBM-nya di Januari 2016.

Pemerintah bakal memangkas harga premium dan solar bersubsidi lagi dalam waktu dekat? Semoga. Soalnya, harga BBM yang semakin murah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan harga premium dan solar, biaya transportasi dan produksi bisa ditekan. Ujungnya, harga barang bisa turun dan inflasi rendah.

Sinyal bahwa ekonomi kita bakal lebih menggeliat tahun ini juga datang dari Bank Indonesia (BI). Bank sentral menyatakan, mereka memiliki ruang yang lebih lebar untuk menurunkan suku bunga acuan atawa BI rate, kalau pemerintah kembali memangkas harga BBM. Itu berarti, inflasi bisa lebih rendah. BIrate yang lebih rendah membuka ruang untuk perbankan menyeret turun bunga kredit mereka.

Nah, tugas pemerintah berikutnya adalah, bagaimana menjaga harga pangan tetap stabil. Maklum, di awal tahun harga sejumlah bahan pangan naik. Alhasil, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, tekanan harga beberapa bahan pangan akan menyebabkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2016 naik. Hasil survei BI atas harga mingguan di pekan kedua Januari 2016 menujukkan, inflasi sudah berlari sejauh 0,75%. Tekanan harga khususnya terjadi pada komoditas hortikultura, seperti cabai dan bawang merah.

Jadi, pemerintah harus betul-betul menjaga harga bahan pangan tetap stabil sepanjang tahun ini.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN 21 Januari 2016)

TAHUN BARU

Tahun baru, harga baru. Paling tidak yang pertama, harga bahan bakar minyak (BBM). Mulai 5 Januari nanti pemerintah berencana menurunkan harga premium dan solar bersubsidi masing-masing Rp 150 per liter dan Rp 750 per liter. Yang kedua, tarif listrik. Per 1 Januari kemarin tarif setrum untuk 12 golongan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), termasuk golongan pelanggan rumahtangga, turun sekitar Rp 100 per kilowatt hour (KWh).

Memang, penurunannya enggak gede-gede amat. Tapi, setidaknya beban pengeluaran bulanan masyarakat untuk pos energi sedikit berkurang. Itu berarti, daya beli masyarakat sedikit terangkat. Tambah lagi, upah buruh tahun ini naik. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta, misalnya, naik 14,5% menjadi Rp 3,1 juta per bulan. Meski, biasanya kenaikan upah dibarengi juga kenaikan harga barang dan jasa.

Konsumsi rumahtangga yang meningkat tentu bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, konsumsi rumahtangga masih menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi negara kita. Alhasil, harapan kondisi ekonomi tahun ini bisa lebih baik dari tahun lalu bisa terwujud, walau bayang-bayang perlambatan masih tetap ada.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3%. Banyak pihak yang optimistis sepanjang 2016 ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5%. Angka itu lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang tidak sampai 5%, paling banter 4,9%.

Yang juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah konsumsi pemerintah. Apalagi, pemerintah mengerek anggaran belanja infrastruktur, dari Rp 290,3 triliun di 2015 menjadi Rp 313,5 triliun pada 2016. Bujet ini antara lain untuk membangun jalan, pelabuhan, serta bandara, agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik. Buntutnya, harga barang antara daerah satu dengan lainnya tidak terlalu jomplang.

Cuma, pemerintah harus mengebut proyek-proyek infrastruktur sejak awal tahun. Jangan seperti tahun lalu, masih banyak pengerjaan proyek di ujung tahun. Salah satu efeknya, arus mudik Natal dan Tahun Baru tersendat di banyak titik akibat perbaikan jalan. Untuk itu, sedini mungkin pemerintah mesti menggenjot penerimaan pajak, agar proyek-proyek terlaksana di awal tahun. Utang boleh saja, tapi betul-betul untuk infrastruktur.

Selamat Tahun Baru 2016.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN 2 Januari 2016)

HARGA PREMIUM

Harga minyak mentah dunia terus turun. Data Bloomberg, Senin (7/12), menunjukkan, harga kontrak minyak dunia anjlok ke level terendah dalam enam tahun terakhir sejak Februari 2009. Harga kontrak minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange untuk pengiriman Januari 2016 merosot 5,8% menjadi US$ 37,65 per barel.

Harga premium dan solar bersubsidi akan turun? Seharusnya, dengan harga minyak dunia yang sudah di bawah US$ 40 per barel, harga premium dan solar bersubsidi juga turun. Cuma, otot rupiah yang kembali lunglai menjadi penghalang penurunan harga premium. Kemarin (8/12), nilai tukar rupiah melemah lagi menjadi Rp 13.853 per dollar Amerika Serikat (AS), menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI).

Penghalang lainnya: keputusan pemerintah yang menyatakan harga premium dan solar bersubsidi tetap sepanjang 1 Oktober hingga 31 Desember 2015. Ya, mulai 1 Oktober lalu pemerintah membuat kebijakan baru berupa periodisasi evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sekali. Artinya, pemerintah baru akan menetapkan harga BBM selanjutnya pada Januari 2016 nanti.

Meski begitu, 10 Oktober lalu pemerintah menurunkan harga solar bersubsidi sebesar Rp 200 per liter menjadi Rp 6.700 seliter. Penurunan harga solar bersubsidi ini sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid ketiga.

Itu sebabnya, kalau harga premium memang layak turun, pemerintah tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Apalagi, penurunan harga premium tentu bakal menjadi kado akhir tahun yang manis bagi masyarakat Indonesia. Penurunan harga premium juga bisa menjadi semacam kompensasi atas kenaikan tarif listrik pelanggan 1.300 volt-ampere (VA) dan 2.200 VA mulai awal Desember lalu gara-gara ikut mekanisme tariff adjusment.

Info saja, saat harga premium turun 1 Januari 2015 lalu menjadi Rp 7.600 per liter, rata-rata Mean of Platts Singapore (MOPS) sebesar US$ 73 per barel dan kurs Rp 12.380 per dollar AS pada periode 25 November24 Desember 2014. MOPS dan nilai tukar rupiah menjadi dasar pemerintah menetapkan harga premium. Lalu, kala pemerintah memutuskan harga premium tetap hingga 31 Desember nanti, selama OktoberDesember 2015 rata-rata MOPS diperkirakan US$ 66,71 sebarel dan kurs Rp 13.708 per dollar AS.

Nah, dengan harga minyak mentah yang terus merosot, seharusnya MOPS juga turun. Jadi, harga premium bisa ikutan turun, dong. 

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 9 Desember 2015)

CEMAS-CEMAS HARAP

MEA. Kata ini makin sering terdengar. Memang, sih, tak sesanter skandal Ketua DPR Setya Novanto yang diduga meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia, populer dengan sebutan Papa Minta Saham. Tapi, MEA masuk 10 besar kata kunci terpopuler 2015 oleh pengguna Google Indonesia untuk kategori Apa Itu. Pemberlakuan MEA, singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, tinggal menghitung hari. Di ujung tahun, tepat tanggal 31 Desember, saat semua orang bersiap meninggalkan tahun 2015 dan melangkah ke tahun 2016, komunitas negara-negara Asia Tenggara ini memulai hari pertama.

Indonesia sebagai salah satu negara penandatanganan kesepakatan itu mau tidak mau harus siap menghadapi babak baru integrasi kehidupan ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Saat MEA berlaku, pasar bebas di kawasan Asia Tenggara hidup. Bukan cuma barang, jasa, modal, dan investasi yang bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain, juga tenaga kerja.

Cuma, Indonesia yang menyandang predikat negara terbesar di Asia Tenggara, dengan pasar yang sangat gede dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, berpotensi kebanjiran produk, jasa, serta pekerja dari negara-negara tetangga. Dengan kemungkinan serbuan ini, negara kita pantas cemas. Tapi, cemas-cemas yang harap. Kok? Ya, MEA sejatinya juga menciptakan peluang besar untuk produk, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja kita untuk menyerbu negara ASEAN lain. Jadi, selain cemas juga berharap bisa menggarap pasar di kawasan yang makin terbuka lebar.

Yang jelas, cemas-cemas harap juga melanda dunia e-Commerce kita. Sebab, itu, tadi, MEA mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Pemberlakuan MEA akan semakin mendorong lonjakan kegiatan yang lebih hebat dari usaha perdagangan elektronik alias e-Commerce negara ASEAN lainnya.

Pemerintah mencoba menjawab perasaan cemas-cemas harap itu dengan menyusun Roadmap Industri e-Commerce Indonesia, meski peta jalan ini tujuan utamanya bukan dalam rangka menyambut MEA. Kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, peta jalan ini sudah 99% jadi, tinggal finalisasi.

Tapi, di tahun awal pemberlakuan MEA, sebetulnya tak perlu memasang target yang muluk-muluk. Indonesia cukup menjadi pemain utama e-Commerce dulu, bukan lagi sebagai pasar seperti sekarang. Tentu, tetap sambil merangsek ke negara tetangga. Saat ini, negara kita memang masih menjadi pasar e-Commerce. Pemain utamanya masih banyak dari asing. Sebut saja, Lazada, Rakuten, Zalora, dan OLX. Pemain lokal memang banyak, seperti Bukalapak serta Tokopedia, dan terus bermunculan semisal Mataharimall.

Pemerintah juga mesti mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke pasar e-Commerce. Enggak mudah memang. Soalnya, banyak pelaku UMKM yang sudah terbiasa berjualan secara offline dan tetap sukses dari tahun ke tahun. Alhasil, mereka berpikiran, buat apa berdagang di dunia maya. Kalaupun banyak UMKM yang menawarkan produknya secara online, sebagian hanya menjadi objek penyerta. Sebab, sebenarnya yang melakukan adalah pihak lain. Misalnya, UMKM menumpang jualan di situs marketplace.

Tentu, untuk menuju cita-cita Indonesia sebagai pemain utama e-Commerce di negeri sendiri, pemerintah tidak cukup mendorong UMKM nyemplung ke dunia maya. Pemerintah harus mencari cara agar proses pembayaran lebih efisien untuk pengusaha kecil. Pasalnya, pembayaran sekitar 70% transaksi e-Commerce di Indonesia saat ini masih melalui ATM. Pembeli mentransfer uang ke rekening penjual melalui ATM. Setelah itu, struk bukti transfer difoto dan dikirim ke penjual lewat ponsel. Ini jelas tidak efisien dan rawan penipuan.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Tabloid KONTAN Pekan IV Desember 2015)

PENERBANGAN

Selasa (17/11) lalu, Pemerintah Rusia secara resmi mengumumkan, bahwa bom adalah penyebab pesawat Metrojet dengan nomor penerbangan 9268 jatuh di Semenanjung Sinai, Mesir, akhir Oktober 2015. Kepala Dinas Keamanan Rusia (FSB) Alexander Bortnikov menegaskan, peledakan pesawat A-321 milik maskapai negeri beruang merah itu sesaat setelah lepas landas itu sebagai aksi teroris.

Kabarnya, Pemerintah Mesir sudah menahan dua pegawai Bandara Sharm al-Sheikh. Mereka diduga kuat memasukkan bom rakitan ke dalam pesawat Metrojet yang kemudian jatuh dan menewaskan 224 penumpang termasuk kru.

Pertanyaannya: apakah industri penerbangan dunia bakal rontok seperti pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat tahun 2001 silam? Tambah lagi, setelah aksi teror di Paris, Prancis, Jumat (13/11) lalu, muncul sejumlah ancaman bom. Misalnya, ancaman bom atas Bandara Gatwick, London, Inggris, dan pesawat Air France flight 1741.

Sejauh ini, pasca pengumuman resmi dari Rusia dan serangkaian ancaman bom, belum terlihat kepanikan dan kecemasan yang membuat calon penumpang pesawat membatalkan penerbangannya. Dunia penerbangan dunia masih berjalan normal. Begitu juga dengan bisnis penerbangan di Indonesia.

Sejatinya, industri penerbangan boleh dibilang sedang menikmati masa-masa indah saat ini. Maklum, harga minyak mentah dunia sedang anjlok, di kisaran US$ 40 per barel. Alhasil, harga bahan bakar pesawat alias avtur menjadi lebih murah. Cuma sayang, ekonomi dunia sedang melemah sehingga permintaan penerbangan tidak tinggi.

Buat industri penerbangan di Indonesia, masalahnya bukan cuma perlambatan pertumbunan ekonomi, juga pelemahan rupiah. Maklum, maskapai mesti membeli avtur dalam dollar Amerika Serikat (AS). Memang, lewat Paket Ekonomi jilid III pemerintah memangkas harga avtur, cuma kebijakan ini menjadi tidak terlalu nendang lantaran dollar AS masih saja perkasa.

Tapi, pemerintah optimistis masa depan industri penerbangan kita cerah. Indonesia bakal menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sekitar 14,9% dalam 20 tahun ke depan.

Cuma, pekerjaan rumah dunia penerbangan kita masih banyak. Contoh, kecelakaan pesawat dan penerbangan tertunda hingga berjam-jam masih terjadi. Masalah ini harus secepatnya dibereskan, agar kita bisa menangkap peluang pertumbuhan yang besar itu.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian 19 November 2015)