119 DAN 112

Satu satu sembilan (119). Kelak angka ini bakal populer di Jakarta. Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyatukan layanan panggilan gawat darurat alias emergency call yang terpisah-pisah menjadi satu nomor yakni 119.

Nomor tersebut akan membantu masyarakat Ibukota RI saat mereka membutuhkan bantuan polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans. Selama ini, emergency call polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans berbeda-beda. Polisi di nomor 112, pemadam kebakaran di nomor 113, dan ambulans di nomor 118.

Cuma masalahnya, seringkali nomor-nomor itu sulit dihubungi. Juga, lantaran sosialisasi yang minim, banyak warga Jakarta yang tidak tahu nomor-nomor layanan panggilan gawat darurat itu. Bahkan, tidak sedikit pula yang belum tahu kalau Jakarta punya layanan ambulans gawat darurat yang siaga dan bisa dikontak 24 jam. Layanannya pun gratis untuk kejadian yang membutuhkan penanganan segera seperti korban kecelakaan lalu lintas.

Nah, kalau tidak ada aral melintang, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Selasa (27/10) lalu, bilang, emergency call 119 bakal beroperasi penuh selama 24 jam mulai tahun depan. Tahun 2013 lalu Pemerintah DKI sudah mendatangkan konsultan asal Amerika Serikat yang biasa membangun sistem emergency call di sejumlah negara untuk memberikan pelatihan.

Sebetulnya, bukan cuma Jakarta yang sedang membangun sistem emergency call. Ada 10 kota di Indonesia yang terpilih menjadi proyek percontohan awal, dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Contohnya, Kota Batam, Bogor, dan Mataram. Tapi, mereka memakai nomor 112.

Kalau layanan panggilan gawat darurat sudah berjalan, pemerintah dan kepolisian daerah setempat perlu melakukan sosialisasi besar-besaran. Bahkan, pengenalan emergency call sampai ke anak-anak yang masih duduk di bangku SD. Ini sangat penting karena kejadian gawat darurat bisa terjadi di mana saja termasuk di dalam rumah.

Pengetahuan masyarakat kita soal kegawatdaruratan memang masih rendah. Di Amerika Serikat, misalnya, anak umur 10 tahun sudah tahu apa yang harus dia lakukan ketika orangtuanya tiba-tiba pingsan di rumah. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan menekan nomor 911. Itu sebabnya, pengetahuan kegawatdaruratan sekaligus pertolongan pertama harus ditanamkan pada masyarakat kita sejak dini.

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 30 Oktober 2015)

UPAH BURUH

Sebentar lagi, "tontonan" yang selalu berulang saban tahun bakal diputar. Judulnya: pembahasan upah minimum provinsi (UMP). Seperti yang sudah-sudah, penggodokan UMP selalu alot. Maklum, buruh menuntut kenaikan upah yang tinggi, sementara pengusaha menuntut yang sebaliknya.

Dan tampaknya, pembahasan UMP 2016 yang bakal bergulir dalam waktu dekat bakal lebih liat lagi. Bagaimana tidak? Penetapan upah minimum bakal memakai formula baru. Kalau tidak ada aral yang melintang, pemerintah akan merilis Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang anyar. Penerbitan beleid ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III.

Buruh menolak keras formula perhitungan UMP yang baru itu. Mereka punya alasan: mekanisme yang ada di dalam PP tersebut tidak berimbang, karena tidak lagi melibatkan peran serikat pekerja dalam penentuan UMP setiap tahun. Formula perhitungan upah yang digunakan berdasarkan inflasi, tingkat produktivitas buruh (alfa), dan produk domestik bruto (PDB).

Dengan menggunakan formula tersebut, menurut Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kenaikan upah buruh tiap tahun rata-rata hanya sekitar 8,8%. Itu sebabnya, komponen kebutuhan hidup layak (KHL) masih dibutuhkan sebagai dasar penentuan UMP. Dengan begitu, dialog antara buruh dan pengusaha dalam penetapan upah tetap terjadi.

Tapi, bagi pengusaha, bisa jadi formula perhitungan UMP yang baru tersebut melegakan. Apalagi, kalau benar upah buruh hanya naik 8,8% gara-gara kebijakan yang baru itu. Soalnya, kondisi ekonomi sedang kurang darah yang sangat mungkin berlangsung sampai tahun depan. Daya beli yang turun membuat pendapatan banyak perusahaan susut. Jelas berat kalau kenaikan UMP 2016 sangat tinggi.

Tapi, juga tidak adil buat buruh kalau kenaikan UMP tahun depan sangat kecil. Biaya hidup semakin mahal terutama di kota besar semacam Jakarta dan sekitarnya.

Kalau akhirnya yang terjadi seperti yang sudah-sudah, kenaikan upah buruh tidak tinggi-tinggi amat, tak seperti UMP 2013 DKI yang naik 43%, pemerintah harus membantu buruh dengan cara lain. Misalnya, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik, mumpung harga minyak mentah murah dan nilai tukar rupiah mulai bertaji. Yang juga tidak kalah penting adalah menjaga harga bahan pokok tidak naik. Syukur-syukur harganya bisa turun, murah. 

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 8 Oktober 2015)

DAYA BELI

Di tengah ekonomi dalam negeri yang sedang lesu, kabar baik berembus dari industri kendaraan bermotor. Penjualan mobil dan sepeda motor selama Agustus 2015 lalu melesat tinggi.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil bulan lalu mencapai 90.534 unit, atau naik 62,78% ketimbang bulan sebelumnya. Pendorong utama penjualan adalah dua pameran otomotif berskala internasional yang berlangsung Agustus lalu: Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015 dan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015.

Sedang data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan, penjualan motor sepanjang Agustus meroket 47,47% menjadi 622.089 unit dibanding Juli. Menurut AISI, salah satu faktor yang membuat penjualan motor terbang tinggi ialah belanja konsumen. Sebagian besar konsumen menunggu momen Lebaran selesai untuk membeli motor. Begitu Lebaran berakhir, mereka langsung membelanjakan uangnya untuk motor setelah kebutuhan hari raya terpenuhi.

Selama ini penjualan mobil dan motor menjadi salah satu indikator daya beli masyarakat. Tapi, penjualan mobil dan motor yang naik tinggi itu bukan berarti konsumsi rumahtangga yang tahun ini sedang anjlok tajam sudah kembali normal, ya. Soalnya, penjualan Agustus lalu masih di bawah rata-rata angka penjualan bulanan tahun lalu. Di 2014, rata-rata penjualan mobil mencapai 100.600 unit per bulan, sedang motor 655.500 unit sebulan.

Tapi, paling tidak ada ruang untuk daya beli masyarakat terangkat di bulan ini. Pertama, tarif listrik untuk pelanggan rumahtangga R-2 dengan daya 3.500 volt ampere (VA)-5.500 VA dan R-3 6.600 VA ke atas turun. Penurunannya Rp 23,17 per kilowatt ampere (kWh) menjadi Rp 1.523,43 per kWh. Kedua, harga elpiji dalam kemasan tabung 12 kilogram juga turun. Untuk wilayah Jabodetabek, harganya turun Rp 6.400 per tabung jadi Rp 134.600.

Penurunan itu makin menendang daya beli lebih ke atas lagi kalau tarif setrum untuk golongan pelanggan R-1 berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA juga turun. Makin nendang lagi jika harga premium dan solar turun juga, mengekor penurunan harga Pertamax dan kawan-kawannya. Sebab, harga minyak dunia lagi anjlok, di bawah US$ 50 sebarel.

Nah, penurunan tarif listrik golongan pelanggan R-1, premium, serta solar mesti masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap kedua alias paket September 2. 

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 18 September 2015)

PEMBANGKIT

Kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Tampaknya, lewat ground breaking ini pemerintah ingin menunjukkan, bahwa proyek penghasil setrum berkapasitas 2.000 megawatt (MW) tersebut sudah tidak ada problem lagi.

Tapi sejatinya, masih ada 1,9% tanah yang belum dibebaskan dari total 280 hektare lahan yang dibutuhkan untuk PLTU Batang. Cuma, Presiden mengklaim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sanggup membereskan masalah yang mengganjal megaproyek dalam dua tahun terakhir itu. Sang Gubernur menjanjikan problem tersebut beres dalam tempo satu bulan.

Ya, pembangunan PLTU Batang memang harus segera bergulir. Pembangkit setrum ini punya peran sangat sentral, karena bisa memasok 30% permintaan listrik baru di Pulau Jawa dan Bali. Target awalnya, PLTU Batang beroperasi 2017 nanti. Tapi, kemungkinan besar pembangkit raksasa ini baru bisa menghasilkan listrik di 2019.

Tak cuma PLTU Batang, keterlambatan realisasi proyek pembangkit listrik berpotensi memicu krisis listrik pada 2018. Sebab, kebutuhan listrik meningkat rata-rata 5.300 MW per tahun. Sedang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejauh ini hanya mampu memenuhi sekitar 4.000 MW setahun. Alhasil, ada 20% permintaan listrik yang tidak bisa dipenuhi di 2018 mendatang.

Per akhir Desember 2014, total kapasitas terpasang pembangkit PLN mencapai 39.257,53 MW. Beban puncak tahun lalu sebesar 33.321,15 MW, naik 8,06% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan beban puncak di Jawa-Bali mencapai 23.900 MW, atau meningkat 5,90%.

Tidak hanya itu, pembangunan pembangkit yang terganjal juga akan menyebabkan kapasitas cadangan listrik menjadi berkurang. Soalnya, cadangan listrik diperkirakan bakal terus menurun hingga sekitar 16% pada 2017 nanti.

Tapi, pembangunan pembangkit tidak cuma memasok permintaan listrik baru, juga bisa menggerakan roda perekonomian. PLTU Batang, misalnya. PT Bhimasena Power Indonesia, pelaksana proyek sekaligus operator PLTU Batang, menyebutkan, pembangunan pembangkit ini akan melibatkan 4.000 pekerja5.000 pekerja. Nilai proyek sendiri mencapai US$ 3,2 miliar.

Nah, agar proyek pembangkit berjalan mulus, pemerintah wajib mengatasi masalah klasik pembangunannya: pembebasan lahan. Betul-betul mengatasinya. Bisa?

(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 29 Agustur 2015) 

TANTANGAN INFRASTRUKTUR

Tiga hari menjelang hari jadi republik ini yang ke-70, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ke DPR. Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Jokowi dan DPR baru merumuskan serta menyusun RAPBN secara utuh. Alhasil, anggaran 2016 diupayakan untuk menampung secara penuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Jokowi.

Dan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi di 2016, yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja perekonomian nasional. Apalagi, ekonomi dalam negeri saat ini sedang kurang darah yang potensi berlanjut di tahun depan. Meski begitu, Pemerintahan Jokowi percaya diri dengan memasang target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,5%, atawa lebih tinggi dari target tahun ini yang hanya 5,2%.

Oleh sebab itu, Pemerintahan Jokowi mengerek anggaran infrastruktur tahun depan menjadi Rp 313,5 triliun. Angka itu naik hampir 8% ketimbang tahun ini yang sebanyak Rp 290,3 triliun. Untuk infrastruktur bidang konektivitas, pemerintah berencana membangun, misalnya, jalan baru dengan panjang 375,9 kilometer (km), jalur keretaapi sepanjang 110,9 km, dan 11 bandara anyar.

Ya, pembangunan infrastruktur memang punya multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur bisa menjadi trigger percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Cuma, meski naik, sejatinya belanja infrastruktur pemerintah masih belum cukup. Idealnya, anggaran infrastruktur ada di kisaran Rp 500 triliun per tahun. Karena itu, seperti yang sudah-sudah, tetap butuh campur tangan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah daerah. Tentu, campur tangan yang murni. Maksudnya, biaya 100% dari mereka. Tapi, pemerintah tidak lepas tangan, tetap membantu, contohnya, dalam proses perizinan dan pembebasan lahan.

Dukungan pemerintah ini terutama pembebasan lahan justru sangat penting. Banyak proyek yang mangkrak atau bahkan enggak jalan-jalan dari awal gara-gara tanah tidak bebas-bebas. Teorinya, sih, bermodal Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pembebasan lahan bisa berjalan mulus. Tapi praktiknya, beleid ini juga tidak ampuh-ampuh amat, ternyata. Padahal, undang-undang yang berlaku mulai tahun 2015 itu memerintahkan, status tanah yang terkena proyek untuk kepentingan umum langsung menjadi milik negara.

Dan, walaupun enggak mengeluarkan biaya sepeser pun, pemerintah juga tetap harus menyeleksi betul proyek-proyek infrastruktur yang bakal digarap swasta dan BUMN. Apalagi, kalau proyek itu melibatkan perusahaan pelat merah dan pembiayaannya sebagian besar dari hasil berutang. Sebab, setelah proyek itu jadi dan dalam pengelolaannya ternyata enggak balik modal sesuai target, pemerintah juga ujung-ujungnya kena getahnya.

Contoh, rencana pembangunan kereta peluru JakartaBandung dengan investasi sedikitnya Rp 55 triliun. Kalau menang tender, konsorsium BUMN Indonesia-China yang bakal menggarapnya, dengan 75% pembiayaan dari utang. Bukan tidak mungkin megaproyek ini kelak bernasib sama dengan Taiwan High Speed Rail Corp., operator kereta cepat di Taiwan, yang terlilit utang dan rugi besar lantaran jumlah penumpangnya tak sesuai target.

Jadi, setiap proyek infrastruktur, selain kalkulasinya mesti matang betul, pastikan pembiayaannya dan pembebasan lahan tidak bermasalah. Jadi, jangan sampai sudah peletakan batu pertama oleh Presiden, habis itu pembangunannya enggak jalan-jalan. 

(Tajuk Tabloid KONTAN, Minggu IV Agustus 2015)

MASIH ADA PELUANG

Seperti sudah bisa ditebak, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal dua tahun ini melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi negara kita selama triwulan kedua tahun ini hanya tumbuh 4,67% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan pertama lalu ekonomi kita masih bisa tumbuh sebesar 4,72%.

Bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi kita sepanjang April hingga Juni lalu masih konsumsi rumahtangga yang tumbuh 4,97%. Angka ini sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya, JanuariMaret yang tumbuh 5,01%, memang.

Maklum, daya beli masyarakat terus melemah. Ini terlihat dari inflasi Juli alias Lebaran 2015 yang di bawah 1%, persisnya, 0,93%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi historis Hari Raya Idul Fitri dalam empat tahun terakhir. Sebab, inflasi harga bahan makanan yang bergejolak (volatile food) selama Juli lalu terjaga dan inflasi intinya juga rendah. Ya, daya beli masyarakat yang rendah membuat kebanyakan harga barang dan jasa susah untuk naik tinggi.

Alhasil, konsumsi rumahtangga tidak bisa lagi terlalu diandalkan untuk menopang ekonomi kita tahun ini. Tambah lagi, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Harga produk yang bahan baku utamanya impor tentu terus merangkak naik. Kemarin (5/8), kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan, nilai tukar rupiah bertengger di posisi Rp 13.517 per dollar AS. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di triwulan kedua menjadi salah satu sebab mata uang garuda keok.

Nah, harapannya tinggal pada investasi, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk menggerakkan roda perekonomian. Soalnya, ekspor tumbuh minus, paling tidak dalam dua triwulan terakhir. Memang, belanja pemerintah selama paro pertama tahun ini masih kurang menggembirakan. Realisasi belanja negara sampai Juni lalu baru Rp 773,9 triliun atawa 39% dari pagu tahun ini yang mencapai Rp 1.984,1 triliun. Angka tersebut di bawah pencapaian pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 41,2%.

Tapi, masih ada waktu enam bulan untuk pemerintah menggeber belanja negara juga investasi swasta, baik dari dalam ataupun luar negeri. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang juga berpeluang mengerek konsumsi masyarakat. Tentu dengan harapan, pesta demokrasi ini berjalan aman dan tertib.

Cuma, untuk bisa tumbuh sampai 5% tetap agak sulit, tampaknya. 

(Tajuk Harian KONTAN, 6 Agustus 2015)

HARGA BBM

Minyak mentah dunia sedang dalam tren penurunan harga. Harga emas hitam terus mendekati level US$ 50 per barel. Contoh, kemarin, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange untuk pengiriman Agustus tercatat sebesar US$ 52,20 sebarel.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun juga turun sejak Juni lalu. Rata-rata ICP selama Juni adalah US$ 59,40 per barel, turun sebesar US$ 2,46 dibanding Mei yang mencapai US$ 61,86 atau angka bulanan tertinggi sepanjang 2015.

Seharusnya, harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya premium dan solar ikutan turun. Sayang, pemerintah belum akan menurunkan harga premium dan solar. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya alasan: nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) masih melemah. Maklum, selain harga minyak, kurs rupiah ikut menentukan harga BBM.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI), Selasa (14/7), menunjukkan, nilai tukar rupiah kembali melemah ke posisi Rp 13.320 per dollar AS, setelah sempat menguat pada Jumat (10/7) pekan lalu di 13.304.

Tapi, bisa jadi pemerintah masih enggan menurunkan harga premium dan solar lantaran harga kedua jenis BBM tersebut saat ini jauh di bawah harga keekonomian. Soalnya, sejak mengerek harga premium dan solar pada akhir Maret lalu masing-masing menjadi Rp 7.300 per liter dan Rp 6.900 per liter, pemerintah sampai sekarang tidak pernah menaikkan harga kedua BBM itu.

Padahal, PT Pertamina sudah mengusulkan ke pemerintah agar harga premium dan solar naik pada April lalu menjadi Rp 8.200 per liter dan Rp 7.450 per liter. Tapi, pemerintah tidak menyetujui usulan tersebut. Sehingga, bukan tidak mungkin dengan harga premium dan solar saat ini, perusahaan energi pelat merah itu menjual rugi.

Catatan saja, pemerintah sudah melepas premium sesuai harga pasar. Sedang untuk solar, pemerintah hanya menyuntikkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter. Alhasil, harga solar bersubsidi juga mengikuti mekanisme pasar.

Dengan penuh harap pemerintah dan BI bisa memperkuat otot rupiah. Sehingga, harga minyak yang sedang dalam tren penurunan tidak sia-sia. Pemerintah dapat mengambil peluang dari harga minyak yang turun saat ini untuk menggunting harga BBM. Sebab, penurunan harga BBM bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Dan, konsumsi yang meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

(Tajuk Harian KONTAN, 15 Juli 2015)