Hutan alam, termasuk lahan gambut, bisa bernafas lega paling tidak selama dua setengah tahun ke depan. Soalnya, pemerintah mulai bulan ini menyetop sementara alias moratorium izin baru alih fungsi atawa konversi kawasan hutan alam seluas 112,57 juta hektare untuk semua sektor industri, mulai perkebunan, pertambangan sampai kehutanan.
Itu berarti, semua mahluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang menghuni rimba tersebut bisa hidup tenang. Mereka tak lagi terusik oleh tangan-tangan manusia yang merambah hutan. Sehingga, penghuni rimba, semacam harimau dan gajah, tidak perlu lagi berkonflik dengan manusia lantaran harus ke luar hutan, akibat habitatnya yang makin menciut.
Sebaliknya, pelaku usaha di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan gelisah bukan kepalang. Tak pelak lagi, kebijakan moratorium tersebut bakal mengganjal ekspansi bisnis mereka. Greenonomics Indonesia mencatat, perusahaan kebun kelapa sawit saja sudah berancang-ancang mengembangkan lahan menjadi 8,4 juta hektare dalam tiga tahun ke depan.
Efek berikutnya, menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), tenaga kerja yang terserap di sektor perkebunan sawit makin sedikit. Padahal, mereka mengklaim, selama ini, sektor industri kelapa sawit bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran.
Ya, pemerintah memang mesti membayar mahal keputusan moratorium tersebut, meski mendapat hibah yang sangat besar dari Norwegia sebanyak US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,2 triliun. Tapi, duit gratis itu semata hanya bisa dipakai untuk dana pelestarian hutan. Tidak bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalnya.
Sebetulnya, tidak adil buat negara kita. Di satu sisi, negara maju jor-joran melepas emisi karbon dengan membiarkan industri mereka melakukan ekspansi besar-besaran. Di sisi lain, negara kita harus menekan emisi karbon sambil membatasi industri melebarkan sayap bisnisnya, walaupun Indonesia mendapat bayaran dari negara maju.
Kalaupun terpaksa mempraktekkan jual beli karbon itu, semestinya pemerintah juga harus punya posisi tawar yang kuat. Dana hibah yang dikantongi juga harus bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang bisa mensejahterahkan rakyat secara lebih riil. Contohnya, untuk membiayai infrastruktur publik dan program yang memangkas angka pengangguran.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 4 Juni 2010)
Selasa, 07 Desember 2010
Minggu, 05 Desember 2010
BAYANG-BAYANG SRIMULYANI
Penunjukan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan sebetulnya cukup mengejutkan. Meski namanya disebut-sebut masuk bursa calon pengganti Sri Mulyani Indrawati, bekas Direktur Utama Bank Mandiri ini sejatinya tidak banyak dijagokan banyak pihak, termasuk oleh para partai politik (parpol) pendukung koalisi pemerintahan.
Maklum, Agus Marto, begitu Agus Wartowardojo biasa disapa, pernah ditolak mentah-mentah oleh wakil rakyat yang bermarkas di Senayan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Itu sebabnya, parpol pendukung koalisi pemerintahan lebih menjagokan Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu.
Selain keduanya tidak diragukan lagi dalam urusan makroekonomi, Darmin dan Anggito relatif tidak bermasalah dengan DPR. Sosok pengganti Sri Mulyani memang tidak hanya mesti jago mengurusi makroekonomi dan tetek bengeknya saja. Tapi juga, harus orang yang sanggup membangun hubungan yang harmonis dengan DPR sebagai pemegang hak bujet. Intinya, Menteri Keuangan yang baru mesti bisa diterima semua fraksi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, yang blakblakan mensyaratkan Menteri Keuangan yang baru harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan DPR. Sebab, kriteria ini tidak ada dalam diri seorang Sri Mulyani. Makanya, parpol pendukung koalisi ini bilang, mundurnya Sri Mulyani semacam exit gate atau resolusi konflik atas dishasmonisasi hubungan DPR dengan otoritas fiskal.
Toh, pilihan akhirnya jatuh pada Agus Marto. Meski pria kelahiran Amsterdam, 24 Januari 1956, ini lebih banyak berkutat pada urusan mikro dan, ya itu tadi, pernah ditolak DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mantap memilih Agus Marto menjadi Menteri Keuangan. Alasan Presiden SBY, mantan Direktur Utama Bank Permata ini memiliki kapasitas dan integritas yang baik.
DPR pun ternyata tidak lagi mempermasalahkan bahkan memaklumi sosok Agus Marto yang pernah mereka tolak menjadi calon orang nomor satu di Kebon Sirih, kantor BI. Mereka kini memerima dengan tangan terbuka. Sebab, dewan menilai sosok Agus Marto bisa membuat hubungan DPR dengan pemerintah yang sempat memanas gara-gara kasus Bank Century dapat agak lebih dingin.
Tapi, mengutip pernyataan pengamat politik CSIS J. Kristiadi, publik telanjur mengenang Sri Mulyani sebagai pejabat yang memiliki integritas, berprinsip, dan sulit diajak berkompromi. Karakter tersebut mau tak mau harus ditiru Menteri Keuangan yang baru.
Ekstremnya, Agus Marto harus menjadi bayang-bayang pendahulunya, Sri Mulyani. Apa pun yang dikerjakan Agus Marto, publik bakal selalu membandingkannya dengan Sri Mulyani. Apalagi, sebagian masyarakat sudah telanjur mengecap mantan direktur eksekutif IMF itu sebagai Menteri Keuangan yang ideal. Dunia pun mengakui kemampuan dan kapasitas Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, Agus Marto harus bisa menjawab tuntutan publik, yakni meneruskan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Sri Mulyani di tubuh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Ini jelas bukan tugas yang gampang. Seorang Sri Mulyani pun mengakui itu merupakan pekerjaan yang berat. Apalagi, belum-belum ada pihak yang menyangsikan reformasi birokrasi akan terus berjalan sepeninggal Sri Mulyani.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Mingguan KONTAN, Minggu ke-4 Mei 2010)
Maklum, Agus Marto, begitu Agus Wartowardojo biasa disapa, pernah ditolak mentah-mentah oleh wakil rakyat yang bermarkas di Senayan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Itu sebabnya, parpol pendukung koalisi pemerintahan lebih menjagokan Pejabat Sementara Gubernur BI Darmin Nasution dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu.
Selain keduanya tidak diragukan lagi dalam urusan makroekonomi, Darmin dan Anggito relatif tidak bermasalah dengan DPR. Sosok pengganti Sri Mulyani memang tidak hanya mesti jago mengurusi makroekonomi dan tetek bengeknya saja. Tapi juga, harus orang yang sanggup membangun hubungan yang harmonis dengan DPR sebagai pemegang hak bujet. Intinya, Menteri Keuangan yang baru mesti bisa diterima semua fraksi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, yang blakblakan mensyaratkan Menteri Keuangan yang baru harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan DPR. Sebab, kriteria ini tidak ada dalam diri seorang Sri Mulyani. Makanya, parpol pendukung koalisi ini bilang, mundurnya Sri Mulyani semacam exit gate atau resolusi konflik atas dishasmonisasi hubungan DPR dengan otoritas fiskal.
Toh, pilihan akhirnya jatuh pada Agus Marto. Meski pria kelahiran Amsterdam, 24 Januari 1956, ini lebih banyak berkutat pada urusan mikro dan, ya itu tadi, pernah ditolak DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap mantap memilih Agus Marto menjadi Menteri Keuangan. Alasan Presiden SBY, mantan Direktur Utama Bank Permata ini memiliki kapasitas dan integritas yang baik.
DPR pun ternyata tidak lagi mempermasalahkan bahkan memaklumi sosok Agus Marto yang pernah mereka tolak menjadi calon orang nomor satu di Kebon Sirih, kantor BI. Mereka kini memerima dengan tangan terbuka. Sebab, dewan menilai sosok Agus Marto bisa membuat hubungan DPR dengan pemerintah yang sempat memanas gara-gara kasus Bank Century dapat agak lebih dingin.
Tapi, mengutip pernyataan pengamat politik CSIS J. Kristiadi, publik telanjur mengenang Sri Mulyani sebagai pejabat yang memiliki integritas, berprinsip, dan sulit diajak berkompromi. Karakter tersebut mau tak mau harus ditiru Menteri Keuangan yang baru.
Ekstremnya, Agus Marto harus menjadi bayang-bayang pendahulunya, Sri Mulyani. Apa pun yang dikerjakan Agus Marto, publik bakal selalu membandingkannya dengan Sri Mulyani. Apalagi, sebagian masyarakat sudah telanjur mengecap mantan direktur eksekutif IMF itu sebagai Menteri Keuangan yang ideal. Dunia pun mengakui kemampuan dan kapasitas Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, Agus Marto harus bisa menjawab tuntutan publik, yakni meneruskan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Sri Mulyani di tubuh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Ini jelas bukan tugas yang gampang. Seorang Sri Mulyani pun mengakui itu merupakan pekerjaan yang berat. Apalagi, belum-belum ada pihak yang menyangsikan reformasi birokrasi akan terus berjalan sepeninggal Sri Mulyani.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Mingguan KONTAN, Minggu ke-4 Mei 2010)
SUBSIDI
Tambahan beban bagi sebagian rakyat Indonesia itu masih mungkin ditambah kenaikan harga gas Elpiji tabung ukuran 12 kilogram hingga Rp 31.000, jika usulan PT Pertamina mendapat lampu hijau.
Pahit, memang, tapi pemerintah memang harus berani mengambil tindakan tegas melepaskan sebagian rakyat kita -terutama kelas menengah atas yang selama ini terbelenggu, lebih tepatnya lagi: terlena- oleh berbagai subsidi pemerintah. Sudah tidak elok lagi kalau terus-terusan kita lihat mobil-mobil mewah dengan cuek mengisi BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), padahal di belakangnya ikut mengantre kendaraan umum semacam mikrolet.
Memang, dalam jangka panjang pemerintah perlu merancang ulang (redesain) skema subsidi dari kebijakan subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran (targeted subsidy). Dengan begitu, penyaluran subsidi bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dapat diperkirakan dengan tepat, serta keuangan negara dapat menjadi lebih stabil.
Selama ini kebijakan subsidi harga telah menyebabkan terjadinya distorsi dalam perekonomian dan APBN menjadi rentan terhadap goncangan dari luar. Contoh, pada 2008 lalu, ketika harga minyak mentah dunia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yakni di US$ 147 per barel, APBN kita menjadi berdarah-darah.
Tapi, seharusnya redesain subsidi bukan hanya tertuju kepada subsidi BBM dan listrik, melainkan juga pupuk dan subsidi-subsidi lain. Soalnya, subsidi pupuk, ambil contoh, juga sering salah sasaran. Perbedaan harga antara produk bersubsidi dengan non-subsidi dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan penyaluran. Perusahaan pertanian atau perkebunan besar juga ikut menikmati pupuk bersubsidi. Jadi, enggak salah langkah pemerintah memberlakukan sistem distribusi tertutup pada pupuk bersubsidi, dengan mengarahkan langsung ke para petani.
Dengan redesain subsidi, kelak hanya rakyat yang betul-betul berhak yang bisa dan boleh menikmati subsidi dari pemerintah.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 12 Mei 2010)
Pahit, memang, tapi pemerintah memang harus berani mengambil tindakan tegas melepaskan sebagian rakyat kita -terutama kelas menengah atas yang selama ini terbelenggu, lebih tepatnya lagi: terlena- oleh berbagai subsidi pemerintah. Sudah tidak elok lagi kalau terus-terusan kita lihat mobil-mobil mewah dengan cuek mengisi BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), padahal di belakangnya ikut mengantre kendaraan umum semacam mikrolet.
Memang, dalam jangka panjang pemerintah perlu merancang ulang (redesain) skema subsidi dari kebijakan subsidi harga menjadi subsidi yang tepat sasaran (targeted subsidy). Dengan begitu, penyaluran subsidi bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dapat diperkirakan dengan tepat, serta keuangan negara dapat menjadi lebih stabil.
Selama ini kebijakan subsidi harga telah menyebabkan terjadinya distorsi dalam perekonomian dan APBN menjadi rentan terhadap goncangan dari luar. Contoh, pada 2008 lalu, ketika harga minyak mentah dunia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, yakni di US$ 147 per barel, APBN kita menjadi berdarah-darah.
Tapi, seharusnya redesain subsidi bukan hanya tertuju kepada subsidi BBM dan listrik, melainkan juga pupuk dan subsidi-subsidi lain. Soalnya, subsidi pupuk, ambil contoh, juga sering salah sasaran. Perbedaan harga antara produk bersubsidi dengan non-subsidi dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan penyaluran. Perusahaan pertanian atau perkebunan besar juga ikut menikmati pupuk bersubsidi. Jadi, enggak salah langkah pemerintah memberlakukan sistem distribusi tertutup pada pupuk bersubsidi, dengan mengarahkan langsung ke para petani.
Dengan redesain subsidi, kelak hanya rakyat yang betul-betul berhak yang bisa dan boleh menikmati subsidi dari pemerintah.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 12 Mei 2010)
LIFTING
Sekali lagi, pemerintah menunjukkan koordinasi yang tidak kompak antarlembaga. Pemerintah tidak satu suara soal target produksi alias lifting minyak mentah Indonesia tahun ini.
Dan, suara-suara yang berbeda itu justru muncul setelah pemerintah dan Komisi Keuangan (XI) DPR sama-sama menyepakati target lifting yang dipatok dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010, yang kemudian akan dibahas bareng dengan Badan Anggaran DPR, sebanyak 965.000 barel per hari (bph). Artinya, sama persis dengan yang diusulkan pemerintah.
Adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang menyuarakan perbedaan soal target lifting minyak tersebut. Lembaga yang mengawasi kegiatan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) atawa perusahaan migas ini pesimistis, target lifting sebesar 965.000 bph bisa tercapai. Paling banter, kata mereka, lifting hanya 917.000 bph.
Kepala BP Migas R. Priyono bilang, pihaknya sudah menyampaikan soal kemampuan KKKS yang cuma sanggup menyedot emas hitam dari dari perut bumi Indonesia sebesar 917.000 bph itu dalam rapat antarlembaga pemerintah yang menggodok RAPBN-P 2010.
Tapi, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo dengan tegas menyatakan, angka 917.000 bph tersebut tidak pernah muncul sekalipun dalam rapat. Menurut dia, semua sepakat lifting minyak bisa mencapai 965.000 bph.
Dari sini saja, jelas sekali terlihat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak kompak satu dengan yang lainnya. Padahal urusan target lifting minyak tak main-main dampaknya. Meleset 10.000 bph saja, negara berpotensi tekor untuk menutup lubang defisit antara Rp 3 triliun hingga 3,34 triliun.
Itu berarti, kalau hitungan BP Migas menjadi kenyataan, defisit bujet tahun ini berpotensi bertambah lebih dari Rp 15 triliun. Padahal cadangan fiskal tahun ini cuma dianggarkan Rp 3 triliun saja.
Nah, pemerintah dan Badan Anggaran DPR harus betul-betul membahas lagi soal lifting minyak sewaktu menggodok RAPBN-P 2010. Tentunya, dengan memperhitungkan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh BP Migas.
Toh, lebih baik tidak memasang target yang muluk-muluk, kalau ternyata ujung-ujungnya tidak tercapai juga. Apalagi, tahun lalu target lifting yang cuma 960.000 bph juga tidak tercapai, lantaran realisasinya hanya 944.000 bph.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 23 April 2010)
Dan, suara-suara yang berbeda itu justru muncul setelah pemerintah dan Komisi Keuangan (XI) DPR sama-sama menyepakati target lifting yang dipatok dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010, yang kemudian akan dibahas bareng dengan Badan Anggaran DPR, sebanyak 965.000 barel per hari (bph). Artinya, sama persis dengan yang diusulkan pemerintah.
Adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang menyuarakan perbedaan soal target lifting minyak tersebut. Lembaga yang mengawasi kegiatan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) atawa perusahaan migas ini pesimistis, target lifting sebesar 965.000 bph bisa tercapai. Paling banter, kata mereka, lifting hanya 917.000 bph.
Kepala BP Migas R. Priyono bilang, pihaknya sudah menyampaikan soal kemampuan KKKS yang cuma sanggup menyedot emas hitam dari dari perut bumi Indonesia sebesar 917.000 bph itu dalam rapat antarlembaga pemerintah yang menggodok RAPBN-P 2010.
Tapi, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo dengan tegas menyatakan, angka 917.000 bph tersebut tidak pernah muncul sekalipun dalam rapat. Menurut dia, semua sepakat lifting minyak bisa mencapai 965.000 bph.
Dari sini saja, jelas sekali terlihat koordinasi antarlembaga pemerintah tidak kompak satu dengan yang lainnya. Padahal urusan target lifting minyak tak main-main dampaknya. Meleset 10.000 bph saja, negara berpotensi tekor untuk menutup lubang defisit antara Rp 3 triliun hingga 3,34 triliun.
Itu berarti, kalau hitungan BP Migas menjadi kenyataan, defisit bujet tahun ini berpotensi bertambah lebih dari Rp 15 triliun. Padahal cadangan fiskal tahun ini cuma dianggarkan Rp 3 triliun saja.
Nah, pemerintah dan Badan Anggaran DPR harus betul-betul membahas lagi soal lifting minyak sewaktu menggodok RAPBN-P 2010. Tentunya, dengan memperhitungkan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh BP Migas.
Toh, lebih baik tidak memasang target yang muluk-muluk, kalau ternyata ujung-ujungnya tidak tercapai juga. Apalagi, tahun lalu target lifting yang cuma 960.000 bph juga tidak tercapai, lantaran realisasinya hanya 944.000 bph.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 23 April 2010)
GAYUS DAN SPT
Wajah Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo tampak sumingrah, Kamis (1/4) pekan lalu. Bagaimana tidak? Di tengah gempuran kasus Gayus Tambunan yang sudah mencoreng muka dan ajakan boikot membayar pajak, jutaan wajib pajak tetap menyetorkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21).
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, hingga 31 Maret 2010 lalu atau batas akhir penyerahan, ada 5,91 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh 21, baik melalui kantor pelayanan pajak maupun drop box yang tersebar di pusat-pusat keramaian. Angka ini lebih tinggi 29,75% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang cuma sebanyak 4,55 juta orang yang menyerahkan SPT tepat waktu.
Tjiptardjo mengklaim, peningkatan itu ikut menandakan kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak tidak meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Kenaikan jumlah wajib pajak yang menyerahkan SPT tepat waktu tersebut juga membuktikan keberhasilan program sosialisasi yang dilakukan Ditjen Pajak.
Tapi sejatinya, peningkatan itu tidak ada apa-apanya dibanding jumlah total orang pribadi yang mengantongi nomor pokok wajib pajak alias NPWP. Setidaknya tahun lalu pemegang NPWP mencapai 13,6 juta orang. Itu berarti, wajib pajak yang tidak telat menyerahkan SPT PPh 21 tidak sampai 50%, persisnya hanya sekitar 43% saja.
Dengan begitu, sosialisasi Ditjen Pajak mengajak orang patuh, paling tidak patuh menyetorkan SPT PPh 21 tepat waktu, tidak berhasil-berhasil amat. Jangan-jangan, lembaga yang tahun ini memikul beban penerimaan pajak sebesar Rp 652,02 triliun dan sebanyak Rp 356,01 triliun berasal dari PPh itu juga tidak berhasil-berhasil amat membuat orang patuh membayar pajak.
Tanda-tanda orang mulai ogah membayar pajak mulai kelihatan dari munculnya sejumlah gerakan boikot lewat situs jejaring sosial Facebook. Tengok saja, Gerakan 1.000.000 Rakyat Boikot Bayar Pajak dan Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan.
Direktur Jenderal Pajak boleh saja mengklaim kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak tidak meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Tapi kenyataannya, jumlah wajib pajak yang menyerahkan SPT tepat waktu masih minim. Jadi, jangan anggap remeh kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 5 April 2010)
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, hingga 31 Maret 2010 lalu atau batas akhir penyerahan, ada 5,91 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh 21, baik melalui kantor pelayanan pajak maupun drop box yang tersebar di pusat-pusat keramaian. Angka ini lebih tinggi 29,75% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang cuma sebanyak 4,55 juta orang yang menyerahkan SPT tepat waktu.
Tjiptardjo mengklaim, peningkatan itu ikut menandakan kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak tidak meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Kenaikan jumlah wajib pajak yang menyerahkan SPT tepat waktu tersebut juga membuktikan keberhasilan program sosialisasi yang dilakukan Ditjen Pajak.
Tapi sejatinya, peningkatan itu tidak ada apa-apanya dibanding jumlah total orang pribadi yang mengantongi nomor pokok wajib pajak alias NPWP. Setidaknya tahun lalu pemegang NPWP mencapai 13,6 juta orang. Itu berarti, wajib pajak yang tidak telat menyerahkan SPT PPh 21 tidak sampai 50%, persisnya hanya sekitar 43% saja.
Dengan begitu, sosialisasi Ditjen Pajak mengajak orang patuh, paling tidak patuh menyetorkan SPT PPh 21 tepat waktu, tidak berhasil-berhasil amat. Jangan-jangan, lembaga yang tahun ini memikul beban penerimaan pajak sebesar Rp 652,02 triliun dan sebanyak Rp 356,01 triliun berasal dari PPh itu juga tidak berhasil-berhasil amat membuat orang patuh membayar pajak.
Tanda-tanda orang mulai ogah membayar pajak mulai kelihatan dari munculnya sejumlah gerakan boikot lewat situs jejaring sosial Facebook. Tengok saja, Gerakan 1.000.000 Rakyat Boikot Bayar Pajak dan Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan.
Direktur Jenderal Pajak boleh saja mengklaim kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak tidak meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Tapi kenyataannya, jumlah wajib pajak yang menyerahkan SPT tepat waktu masih minim. Jadi, jangan anggap remeh kasus Gayus dan gerakan boikot membayar pajak.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 5 April 2010)
EARTH HOUR
Earth Hour 2010. Ubah dunia dalam satu jam, matikan lampu pada Sabtu, 27 Maret 2010, pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat. Tahun ini, WWF kembali mengajak individu, praktisi bisnis, pemerintah, dan sektor publik lainnya di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk turut serta mematikan lampu, hanya satu jam saja.
Kampanye yang sudah berlangsung sejak 2007 lalu itu bertujuan membangun keterlibatan masyarakat luas. Yakni, melakukan aksi kecil yang dapat membawa suatu perubahan besar: mengurangi gas rumah kaca. Soalnya, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman kehidupan di muka bumi yang paling nyata dan signifikan.
Nah, salah satu cara untuk mengurangi percepatan pemanasan global adalah dengan mengurangi pemakaian listrik. Sebab, listrik yang dipakai manusia kebanyakan berasal dari pembangkit setrum berbahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara.
Parahnya, pembangkit-pembangkit listrik tersebut mengeluarkan CO2 atau gas rumah kaca, yang telah mengakibatkan kenaikan dramatis temperatur rata-rata planet kita. Sehingga ini menyebabkan antara lain air permukaan laut naik dan musim kemarau panjang.
Matikan lampu selama satu jam merupakan aksi kecil yang membawa perubahan besar. WWF menghitung, kalau 10% warga Jakarta berpartisipasi dalam Earth Hour, kita bisa menghemat konsumsi listrik sebesar 300 megawatt (MW). Itu berarti, setara dengan mematikan satu pembangkit listrik dan menghemat 267,3 ton CO2.
Gubernur DKI Jakarta, yang juga Duta Earth Hour Indonesia, sudah berkomitmen memadamkan lampu di lima ikon kota, yaitu Bundaran HI, Monas, Gedung Balai Kota, Patung Pemuda dan Air Mancur Patung Arjuna Wiwaha. Sedang Walikota Yogyakarta bersedia mematikan lampu di Tugu, yang merupakan ikon kota gudeg itu.
Ya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memang harus memberi contoh dan tak sebatas mengimbau saja. Sebab, aksi Earth Hour tidak hanya salah satu cara untuk mengurangi percepatan pemanasan global saja, tapi juga upaya menghemat pemakaian listrik.
Sebetulnya tidak susah-susah amat melakoni aksi Earth Hour. Lantaran, kita sudah terbiasa dengan listrik yang byarpet akibat negara kita yang sedang krisis listrik. Namun, sekalipun nanti kondisi setrum di tanah air sudah membaik, toh tak ada ruginya meneruskan gerakan Earth Hour.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 22 Maret 2010)
Kampanye yang sudah berlangsung sejak 2007 lalu itu bertujuan membangun keterlibatan masyarakat luas. Yakni, melakukan aksi kecil yang dapat membawa suatu perubahan besar: mengurangi gas rumah kaca. Soalnya, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman kehidupan di muka bumi yang paling nyata dan signifikan.
Nah, salah satu cara untuk mengurangi percepatan pemanasan global adalah dengan mengurangi pemakaian listrik. Sebab, listrik yang dipakai manusia kebanyakan berasal dari pembangkit setrum berbahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara.
Parahnya, pembangkit-pembangkit listrik tersebut mengeluarkan CO2 atau gas rumah kaca, yang telah mengakibatkan kenaikan dramatis temperatur rata-rata planet kita. Sehingga ini menyebabkan antara lain air permukaan laut naik dan musim kemarau panjang.
Matikan lampu selama satu jam merupakan aksi kecil yang membawa perubahan besar. WWF menghitung, kalau 10% warga Jakarta berpartisipasi dalam Earth Hour, kita bisa menghemat konsumsi listrik sebesar 300 megawatt (MW). Itu berarti, setara dengan mematikan satu pembangkit listrik dan menghemat 267,3 ton CO2.
Gubernur DKI Jakarta, yang juga Duta Earth Hour Indonesia, sudah berkomitmen memadamkan lampu di lima ikon kota, yaitu Bundaran HI, Monas, Gedung Balai Kota, Patung Pemuda dan Air Mancur Patung Arjuna Wiwaha. Sedang Walikota Yogyakarta bersedia mematikan lampu di Tugu, yang merupakan ikon kota gudeg itu.
Ya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memang harus memberi contoh dan tak sebatas mengimbau saja. Sebab, aksi Earth Hour tidak hanya salah satu cara untuk mengurangi percepatan pemanasan global saja, tapi juga upaya menghemat pemakaian listrik.
Sebetulnya tidak susah-susah amat melakoni aksi Earth Hour. Lantaran, kita sudah terbiasa dengan listrik yang byarpet akibat negara kita yang sedang krisis listrik. Namun, sekalipun nanti kondisi setrum di tanah air sudah membaik, toh tak ada ruginya meneruskan gerakan Earth Hour.
(S.S. Kurniawan, Tajuk Harian KONTAN, 22 Maret 2010)
Minggu, 08 November 2009
CITY HARBOUR
City Harbour, Sidney, Jumat (23/10). Jarum jam sudah menunjuk angka tujuh malam. Tapi, langit di atas kota terbesar di Australia itu masih terang benderang. Beberapa burung camar yang terbang rendah asik hilir mudik di sekitar dermaga, yang sudah hiruk pikuk oleh ribuan orang yang ingin menghabiskan malam di City Harbour.
Dermaga yang letaknya hanya sepelemparan baru dari jantung Kota Sidney tersebut memang menjadi tempat nongkrong favorit warga Negeri Kanguru termasuk turis. Ada yang sekadar berjalan menyusuri City Harbour. Ada juga yang bercengkerma di kafe dan restoran yang berjajar si sepanjang dermaga.
Tapi, ada satu lagi daya tarik dari City Harbour. Yakni, kapal pesiar yang disulap menjadi restoran terapung yang berjalan. Ada sekitar 10 kapal yang lego jangkar malam itu. Salah satunya, Princess Cruise yang akan membawa saya dan puluhan penumpang lainnya makan malam menyusuri Teluk Sidney.
Dengan merogoh kocek sekitar A$70 atau sekitar Rp 615.000, saya bisa bersantap malam sambil menikmati Sidney yang bermandikan cahaya lampu. Termasuk Opera House yang namanya sudah tersohor ke seantero dunia.
Kapal yang berlayar selama kurang lebih tiga jam dengan kecepatan 5 knot juga lewat di bawah Jembatan Sidney Harbour Bridge yang juga menjadi salah satu ikon kota berjulukan Kota Dermaga itu. Nah, saat Princess Cruise kembali lewat di bawah Jembatan Sidney Harbour, pesta kembang api dimulai. Hampir sepuluh menit bunga-bunga api itu menari-nari di atas langit Sidney dibarengi letusan. Indah.
Rute Princess Cruise juga melalui Pangkalan Angkatan Laut Australia. Empat kapal perang sedang bersandar malam ini.
Setelah hampir tiga jam mengarungi teluk Sidney, kapal yang saya tumpangi bersiap berlabuh kembali di City Harbour. Nyaris berbarengan dengan keberangkatan kapal pesiar raksasa yang akan bertolak ke Singapura lewat Kepulauan Fiji.
malam di kebayoran
Dermaga yang letaknya hanya sepelemparan baru dari jantung Kota Sidney tersebut memang menjadi tempat nongkrong favorit warga Negeri Kanguru termasuk turis. Ada yang sekadar berjalan menyusuri City Harbour. Ada juga yang bercengkerma di kafe dan restoran yang berjajar si sepanjang dermaga.
Tapi, ada satu lagi daya tarik dari City Harbour. Yakni, kapal pesiar yang disulap menjadi restoran terapung yang berjalan. Ada sekitar 10 kapal yang lego jangkar malam itu. Salah satunya, Princess Cruise yang akan membawa saya dan puluhan penumpang lainnya makan malam menyusuri Teluk Sidney.
Dengan merogoh kocek sekitar A$70 atau sekitar Rp 615.000, saya bisa bersantap malam sambil menikmati Sidney yang bermandikan cahaya lampu. Termasuk Opera House yang namanya sudah tersohor ke seantero dunia.
Kapal yang berlayar selama kurang lebih tiga jam dengan kecepatan 5 knot juga lewat di bawah Jembatan Sidney Harbour Bridge yang juga menjadi salah satu ikon kota berjulukan Kota Dermaga itu. Nah, saat Princess Cruise kembali lewat di bawah Jembatan Sidney Harbour, pesta kembang api dimulai. Hampir sepuluh menit bunga-bunga api itu menari-nari di atas langit Sidney dibarengi letusan. Indah.
Rute Princess Cruise juga melalui Pangkalan Angkatan Laut Australia. Empat kapal perang sedang bersandar malam ini.
Setelah hampir tiga jam mengarungi teluk Sidney, kapal yang saya tumpangi bersiap berlabuh kembali di City Harbour. Nyaris berbarengan dengan keberangkatan kapal pesiar raksasa yang akan bertolak ke Singapura lewat Kepulauan Fiji.
malam di kebayoran
Langganan:
Postingan (Atom)
